legislatif Minta Pekanbaru Tidak Sekedar Adopsi PSBM, Tapi Beri Bukti dan Solusi
Rois SAg Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru
SeRiau- Meroketnya angka pasien positif corona di Kota Pekanbaru ditanggapi serius oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, bahwkan dalam waktu dekat Pekanbaru akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
PSBM ini bertujuan untuk menekan lajunya penyebaran wabah Covid-19, terutama bagi beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru yang tercatat sebagai penyumbang terbanyak wabah virus corona ini, diantaranya Kecamatan Tampan Pekanbaru.
Untuk diketahui, beberapa daerah di Indonesia yang memiliki angka penyebaran Covid-19 tertinggi sudah menerapkan PSBM, seperti di Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya.
Untuk di Kota Pekanbaru, kalangan legislatif berharap PSBM betul-betul dijalankan dengan maksimal agar tujuan untuk menekan angaka penyebaran wabah corona bisa tercapai.
"Yang pertama kita apresiasi atas respon pemerintaha atas tingginya angka virus corona di Kota Pekanbaru. Yang kedua yang menjadi catatan, penerapan PSBM ini juga harus memperhatikan banyak aspek, terutama bagi wilayah yang diberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat seperti di Kecamatan Tampan, akan ada banyak dampak sosial, ekonomi akan timbul, jadi pemerintah harus pikirka itu," Ungkap Rois, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Senin (7/9/2020).
Menurut Politisi PKS ini lagi, jika berkaca kepada beberapa daerah di Indonesia yang saat ini sudah menerapkan PSBM, aktivitas masyarakat betul-betul diawasi dan ada sanksi yang menunggu bagi masyarakat yang melanggar, dan didukung dengan kesiapan pemerintah yang mempuni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Boleh kita adoposi dari beberapa daerah di Kota besar, cuman betul-betul dipeberlakukan dan harus ada sanksi, cuman kesiapan pemerintah memang sudah mempuni kebutuhan masyarakat dipenuhi, dan untuk di kota Pekanbaru jika ingin tetap diterapkan harus betul-betul dijalankan dan bakal ada kosekuensi yang harus diperhatian pemerintah, terutama ada aspek ekonomi masyarakat yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah "Pungkas Rois. (***)
