Walikota Pekanbaru Wacanakan KBM di Sekolah dengan Tatap Muka
SeRiau - Walikota Pekanbaru, Firdaus akan menerapkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Kota Pekanbaru dengan sistem tatap muka satu kali dalam satu pekan.
Sistem KBM ini akan diberlakukan untuk siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini disebabkan karena Kota Pekanbaru masih belum berada di zona hijau kasus Covid-19.
"Wacana proses belajar mengajar sistem tatap muka tersebut telah berdasarkan evaluasi dari belajar sistem dalam jaringan (daring) yang telah diberlakukan sejak Maret 2020 lalu akibat terdampak pandemi Covid-19. Untuk belajar daring ini, khusus di daerah pinggiran, sinyal tidak bagus. Sehingga ini menjadi kendala," kata Firdaus.
Dikatakan Firdaus, rencana KBM tatap muka sekali dalam satu pekan tetap mempedomani surat Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 Nasional itu juga sebagai respon pemerintah terhadap keluhan serta keinginan orangtua murid agar anak-anak dikembalikan ke sekolah.
"Keluhan orangtua, kalau anak terlalu lama di rumah, tidak ada belajar tatap muka, ini bisa menimbulkan efek negatif. Kemudian orangtua khususnya untuk anaknya yang di tingkat SMP, tidak bisa juga mengekang anak di rumah terlalu lama," katanya lagi.
"Untuk itu kita buatkan regulasi setelah memperhatikan semua regulasi yang ada, bagaimana anak-anak bisa belajar tatap muka. Di sisi lain, kita juga harus menjaga mereka agar terselamatkan dari covid-19," imbuhnya.
Dilanjutkan Wako, sesuai konsep awal, nantinya dalam satu kali pertemuan hanya boleh 50 persen peserta didik yang hadir ke sekolah untuk mengikuti belajar tatap muka.
"Misalnya awal pekan, hari Senin atau pertemuan pertama, itu 50 persen. Kemudian pertengahan pekan, hari Kamis, pertemuan untuk yang 50 persen lagi," terang walikota.
"Dalam pertemuan itu, kita harapkan guru memberikan PR (pekerjaan rumah) kepada anak didik untuk satu minggu," ujarnya.
Lebih jauh disampaikannya, wacana tersebut masih terus dimatangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekanbaru.
"Jadi sekarang baru wacana. Kalau sudah matang, baru kita laporkan ke pemerintah provinsi dan Kementerian Pendidikan. Kalau disetujui, baru kita terapkan," pungkasnya.(Adv)
