Bantuan Pemko Pekanbaru Baru Diterima 18 Kelurahan
Kepala Dinaa Sosial Kota Pekanbaru, Chairani
SeRiau - Bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 sudah disalurkan sejak, Sabtu (25/4) lalu. Namun, hingga saat ini penyaluran bantuan itu baru tersalurkan kepada 18 kelurahan.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Chairani bahwa saat ini penyaluran bantuan terus berjalan. Dari 83 kelurahan di Pekanbaru, baru 42 kelurahan yang menyerahkan data.
"Saat ini data yang masuk baru 42 kelurahan dari 83 kelurahan," ujar Chairnani, Kamis (30/4/2020).
Dari 42 kelurahan data masuk kata Chairani, baru 27 kelurahan yang menyerahkan data lengkap dan diproses. Kemudian 18 kelurahan di antaranya sudah tersalurkan dan 5 kelurahan yang menolak terima bantuan.
Dijelaskan Chairani, lambatnya penyaluran bantuan tersebut dikarenakan pihaknya memvalidasi kembali data yang diserahkan oleh kelurahan. Menurutnya, data yang diberikan banyak yang tidak sesuai dan bahkan sebagian kelurahan hanya mengirimkan soft file tanpa ada bukti blanko pendataan.
"Sebagian besar kelurahan hanya mengirimkan dalam bentuk soft file tanpa ada bukti pendataan, sehingga tidak bisa kami proses. Yang kami proses 100 persen adalah data soft file ada dan pendataan bentuk blanko juga ada," terang Chairani.
Terkait tudingan dari masyarakat dengan validasi data yang dilakukan asal-asalan karena sebagian bantuan tidak tepat sasaran, Chairani mengatakan, pihak RT/RW sendiri lah yang akan memvalidasi data yang diberikan oleh warga nya.
"Kan RT yang ngusulkan. Tentu RT yang lebih tau, kami hanya merangking dari data yang masuk dari RT berdasarkan besaran penghasilan mereka yang tertera di blanko itu," sebutnya.
Ia juga membantah terkait beredar isu satu komplek perumahan di kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir mendapatkan bantuan sembako secara menyeluruh dan berbanding terbalik di daerah lain yang banyak tidak kebagian.
Ketika ditanya apakah pihak Dinsos turun ke lapangan untuk memvalidasi menentukan yang berhak menerima bantuan, "Gak terkejar lagi kalau kita turun. Kalau kami turun lagi untuk ngecek gak terkejar lagi. Jadi, kan itu kata pak Walikota kemarin, isi lah blanko itu dengan hati nurani supaya tepat sasaran," jelasnya.
Chairani menyebut, pihaknya hanya melakukan pe rangkingan berdasarkan besaran penghasilan mereka yang ada di data. Indikator nya warga yang memiliki penghasilan dibawah Rp500 ribu per kapita per bulan atau dibawah Rp2 juta.
Selain itu juga diutamakan bagi kaum difabel. "Kita rangking berdasarkan skala prioritas, yaitu warga yang betul-betul miskin," ujarnya.
Selain itu, adanya penolakan oleh RT/RW di lima kelurahan, Chairani mengatakan, hanya terjadi miskomunikasi. Namun, pihaknya akan menindaklanjuti lagi.
"Yang jelas sepanjang belum ada surat resmi, kita anggap mungkin masih kita upayakan untuk mediasi. Tapi bantuan untuk mereka tidak hilang, kalau mereka untuk menolak akan kita alihkan ke yang lain dulu berdasarkan rangking,'' terangnya.
Dijelaskannya, bantuan sembako yang diberikan tersebut terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 100 ton beras dari Bulog ditambah lauk pauk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru senilai Rp 123 ribu per paket sembako untuk satu KK. Seluruhnya dikemas dalam 15.625 paket bantuan.
Dinas Sosial mengeluarkan anggaran Rp2,8 miliar untuk lauk pauk dalam sembako tersebut termasuk keperluan distribusi. (**H)
