Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

SeRiau - Anggota Komisi IV DPR Fauzi H. Amro mengatakan kebijakan baru pemerintah mengatasi pandemi coronavirus diease 2019 (Covid-19) dinilai kurang efektif.

Meski begitu, Amro menjelaskan kebijakan tersebut mampu mengurangi keresahan di masyarakat, 

Adapun beberapa kebijakan yang dimaksud itu adalah penetapan status darurat kesehatan, melarang mudik atau mobilitas penduduk.

Lalu menggratiskan biaya listrik selama tiga bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 volt ampere (VA) dan mendiskon 50 persen bagi pelanggan berdaya 900 VA.

 “Sudah tepat Pak Jokowi menetapkan status darurat kesehatan," kata Fauzi seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Rabu (1/4/2020).

Meski begitu, legislator dari fraksi partai Nasdem mengatakan kebijakan soal listrik masih kurang tepat.

Sebab, kata dia, saat ini kebanyakan masyarakat sudah beralih menggunakan token listrik atau listrik pra bayar.

"Jadi kebijakan listrik itu, dinilai tidak adil bagi sebagian masyarakat," ujarnya.

Legislator asal Sumatera Selatan (Sumsel) mengatakan, masyarakat mengharapkan kebijakan lain, seperti karantina wilayah.

Kebijakan ini dinilai dapat meingkatkan efektivitas pemerintah dalam memutus rantai persebaran covid-19.

Fauzi menjelaskan, tanpa karantina wilayah, maka kebijakan pemerintah yang akan melarang masyarakat mudik Lebaran tahun ini dinilai kurang efektif.  Sebab masih memungkinkan adanya mobilitas masyarakat jarak dekat.

“Harusnya mobil-mobil dan transportasi lainnya dilarang keluar masuk jurusan Jakarta, kecuali kendaraan kesehatan dan logistik. Hal ini pun disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan," ujar Fauzi H. Amro.

Namun disayangkan, kata dia, aspirasi yang dicetuskan Anies tersebut ditolak Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana Menteri Perhubungan.

Akibatnya banyaknya penduduk yang melakukan mudik di tengah situasi pandemi Covid-19, Kasus positif Corona naik hingga mencapai 1.528 orang

Fokus pemerintah saat ini seharusnya pada pengendalian dan penanganan covid-19 mulai dari cara pencegahan hingga menangani penanggulangan virus Corona serta kebutuhan para petugas medis di setiap harinya.

Ia pun menyayangkan kebijakan pemerintah yang tidak melakukan karantina wilayah karena alasan ekonomi.

"Menurut Presiden Ghana ekonomi bisa dibangkitkan, tapi orang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali," kata dia. (**H)

Sumber: KOMPAS.com