Forum Rektor Dukung Urusan Perguruan Tinggi di Bawah Nadiem
SeRiau - Ketua Forum Rektor Indonesia Arief Satria mengatakan pihaknya menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengaturan urusan perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Arief menilai hal ini baik untuk upaya pembangunan karakter yang memang mestinya dimulai sejak tingkat pendidikan awal.
"Saya menyambut baik karena pendidikan tinggi dan pendidikan dasar atau menengah harus terintegrasi dengan baik," jelas Arief kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Rabu (23/10).
"Apalagi kita sedang membangun karakter mahasiswa. Maka tidak akan terlepas dari proses membangun karakter siswa di SMA," lanjutnya.
Arief kemudian menjelaskan proses yang dilakukan pada saat menempuh pendidikan dasar dan menengah sangat mempengaruhi upaya pembangunan karakter murid ke depannya.
Terkait latar belakang Nadiem yang dikenal sebagai pendiri dan mantan CEO Gojek, serta menempuh pendidikannya di luar negeri sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, Arief tidak mempermasalahkan hal itu.
Menurutnya, sosok Nadiem sangat cocok dengan pendidikan di era masa kini. Ia yakin Nadiem mampu memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat dalma dunia pendidikan.
"Sosok Nadiem menurut saya cocok untuk mentransformasi pendidikan di era 4.0. Beliau berpikir out of the box dan memang di era sekarang diperlukan orang-orang seperti Nadiem," jelasnya.
Selain itu, Arief juga menilai sosok Nadiem akan berguna bagi kebutuhan di masa depan. Dengan latar belakangnya sebagai founder Gojek, ia yakin Nadiem dapat menciptakan solusi untuk permasalahan mendatang.
"Nadiem punya kemampuan menerawang masa depan. Hal ini penting untuk diturunkan pada kebijakan dan program saat ini. Sehingga program hari ini akan cocok untuk persiapan memenuhi kebutuhan masa depan," tambahnya.
Nadiem Makarim hari ini telah resmi dilantik menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan (Mendikbud) dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia menggantikan Muhadjir Effendi.
Jokowi pun menetapkan urusan pendidikan tinggi akan diatur dalam wewenang Kemendikbud. Sebelumnya urusan itu diatur dalam wewenang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (**H)
Sumber: CNN Indonesia
