Kemenkeu Belum Sediakan Anggaran untuk Kementerian Baru

SeRiau - Kementerian Keuangan mengaku belum mengalokasikan anggaran khusus di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk kementerian baru yang rencananya akan dibentuk Presiden Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya.

Pasalnya, anggaran kementerian dan lembaga (k/l) di dalam APBN hanya dialokasikan bagi instansi pemerintah yang sudah jelas fungsi dan tujuannya. "Tidak kami anggarkan karena kan APBN ini bagi k/l yang sudah pasti," jelas Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani, Selasa (24/9).

Meski demikian menurutnya, jika nantinya Jokowi benar-benar jadi membentuk kementerian baru, maka terdapat dua modifikasi anggaran yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, jika kementerian baru tersebut berasal dari peleburan dua instansi yang berbeda, maka nanti anggarannya bisa digabungkan. Kedua, jika instansi itu benar-benar baru, maka anggaran sementara bisa diberikan melalui penyangga fiskal (fiscal buffer) yang sudah dicadangkan di dalam APBN.

Askolani mengatakan, setiap tahunnya pemerintah memang mengalokasikan fiscal buffer jika terjadi hal-hal yang tidak terduga yang bisa mempengaruhi APBN. Misalnya, perubahan asumsi harga minyak sehingga subsidi membengkak atau menjaga belanja agar defisit APBN bisa ditekan.

Adapun di tahun depan, pemerintah menaruh fiscal buffer sebesar Rp10 triliun, di mana angka ini memang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, ia menegaskan bahwa fiscal buffer ini tidak khusus mengantisipasi pembentukan kementerian baru, namun untuk mengantisipasi dinamika ekonomi global yang bisa berdampak ke APBN.

"Kalau ada kementerian baru, kami bisa gunakan fiscal buffer (untuk anggaran). Tapi kan ini bukan khusus untuk kementerian baru," jelas dia.

Sesuai APBN 2020, pemerintah rencananya akan menggelontorkan belanja k/l sebesar Rp909,6 triliun atau bertumbuh 6,39 persen dibanding tahun ini yakni Rp854,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi belanja terbesar sebanyak Rp131,2 triliun yang disusul oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp120,2 triliun, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebesar Rp104,7 triliun.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan membentuk kementerian baru di dalam masa pemerintahannya yang kedua. Hanya saja, ia enggan menyebut nama kementerian yang akan dibentuknya tersebut.

"Ada (perubahan nomenklatur). Ada yang digabung, ada yang muncul yang baru," ujar Jokowi pada bulan lalu. (**H)

Sumber: CNN Indonesia