MENU TUTUP

UU KPK Baru Dibawa ke PBB, KPK: Pemberantasan Korupsi Tugas Bersama

Jumat, 20 September 2019 | 00:23:37 WIB | Di Baca : 1016 Kali
UU KPK Baru Dibawa ke PBB, KPK: Pemberantasan Korupsi Tugas Bersama

SeRiau - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai UU KPK yang baru melemahkan pemberantasan korupsi sehingga dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). KPK menghargai segala upaya yang mendukung penguatan pemberantasan korupsi.

"Bagi KPK kami tentu menghargai hal tersebut dan bahkan menghormati masyarakat yang memperjuangkan pemberantasan korupsi," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2019).

Febri mengatakan upaya pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya tugas KPK, tapi jadi bagian dari tanggung jawab semua pihak.

"Karena pemberantasan korupsi itu bukan hanya milik kita yang ada di KPK, tapi milik semua pihak di seluruh Indonesia. Sebenarnya jadi kalau pemberantasan korupsi melemah, maka bukan tidak mungkin yang sangat dirugikan adalah masyarakat," sebutnya.

Febri menilai masyarakat lah yang akan menerima efek langsung dari pemberantasan korupsi. Menurutnya, bila pemberantasan korupsi tidak maksimal, menimbulkan kerugian-kerugian bagi masyarakat.

"Karena anggaran nanti akan dikorupsi tapi pelakunya tidak bisa diproses, misalnya atau izin akan dikeluarkan karena menerima suap sementara masyarakat ada yang tinggal di hutan atau di kebun tersebut atau kasus-kasus yang lain. Yang kita tahu pernah ditangani oleh KPK, korupsi kehutanan korupsi pertambangan atau korupsi sumber daya alam dan juga korupsi terkait dengan anggaran, di KTP elektronik, korupsi terkait dengan migas dan banyak yang lainnya," tutur Febri.

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi bertemu dengan perwakilan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia untuk urusan obat-obatan dan kejahatan, termasuk korupsi (UNODC). Mereka juga mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres mengenai upaya pelemahan terhadap KPK.

Merekan menilai UU KPK yang baru dapat melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga mereka melaporkan situasi tersebut kepada UNODC.

"Kami menilai bahwa saat ini terjadi upaya pelemahan KPK dan kami tidak melihat lembaga KPK-nya yang dilemahkan, tapi gerakan antikorupsinya secara luas," ujar peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko di kantor UNODC, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/9). (**H)


Sumber: detikNews


Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

PKS Kembali Pertahankan Kursi Ketua DPRD Pekanbaru di Pemilu 2024 - 2029

2

DPRD Pekanbaru Ingatkan Caleg Jangan Lakukan Serangan Fajar

3

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau Bersinergis Dalam Menciptakan Pemilu 2024 Aman dan Damai

4

Capella Honda Bersama HPCI Berbagi ke Panti Asuhan Yang Terkena Banjir

5

Batas Akhir Pengisian PPDS 9 Februari, Kepsek: 141 Siswa SMAN 2 Pekanbaru Bersaing di SNBP