Kemenhub Resmikan Tarif Ojek Online Baru Untuk Seluruh Wilayah Indonesia
SeRiau - Kementerian Perhubungan resmi menerapkan tarif ojek online baru di seluruh Indonesia. Penerapan tarif baru tersebut telah berlangsung sejak pukul 00.00 WIB, Senin (2/9).
Berdasarkan surat kementerian nomor: 146/SP/IX/HMS/2019 tertulis mulai pukul 00.00 WIB tadi malam telah berlaku tarif baru ojek online di seluruh wilayah Indonesia. Tarif ini berlaku sesuai sistem zonasi tiap kota maupun kabupaten.
“Terdapat 3 sistem zonasi yaitu: zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali; zona 2 yaitu terdiri dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek); dan zona 3 yaitu Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (2/9).
Sebelumnya, kenaikan tarif ojek online ini naik secara bertahap di beberapa wilayah, kini seluruh wilayah telah resmi naik menurut ketentuan zonasi tiap area.
Besaran tarif nett untuk Zona I batas bawah Rp 1.850 dan batas atas Rp 2.300, dengan biaya jasa minimal Rp 7.000-Rp 10.000. Sementara Zona II batas bawah Rp 2.000 dengan batas atas Rp 2.500, dan biaya jasa minimal Rp 8.000-Rp 10.000. Untuk Zona III batas bawah Rp 2.100 dan batas atas Rp 2.600 dengan biaya jasa minimal Rp 7.000-Rp10.000.
“Kini sudah berlaku di seluruh kabupaten/kota, ada 224 kota/kabupaten seluruh Indonesia yang menerapkan tarif baru ini. Sebelum diberlakukan tarif baru ini, dari pihak asosiasi pengemudi dan aplikator sudah menyetujui (tarif baru ini),” ucapnya.
Dirjen Budi menambahkan untuk pengawasan pihaknya telah mengirimkan surat untuk meminta bantuan dari Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/ Kota.
“Cukup banyak jumlah kotanya, terkait pengawasan saya tidak dapat mengoptimalkan staff yang ada di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), jadi untuk pengawasan saya minta untuk Kadishub Kabupaten/Kota turut melakukan pengawasan tarif sebagaimana Keputusan Menteri tersebut,” jelasnya,
Budi berharap dengan berlakunya tarif ini secara nasional, maka aplikator, pengemudi, dan masyarakat sebagai penggunanya sudah memahami semua ketentuan tarif ojek online yang berlaku.
“Dengan demikian tugas saya selanjutnya adalah melakukan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat kesejahteraan pengemudi. Termasuk nantinya mengenai ekosistem ojek online ini, dan dilihat apakah peraturan ini sudah berjalan efektif,” paparnya. (**H)
Sumber: rmol.id
