Mendagri Minta Kepala Daerah di Papua Barat dan Papua Tetap Di Wilayahnya

SeRiau - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan kepada kepala daerah di Papua Barat dan Papua untuk tidak meninggalkan wilayahnya. Hal itu disampaikan Tjahjo melalui radiogram alias pesan tertulis resmi Kemendagri yang dikirim melalui radio.

"Satu, untuk sementara tinggal di wilayahnya masing-masing, Jangan pergi dulu ke luar," kata Tjahjo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/8).

Tjahjo juga meminta para kepala daerah baik itu gubernur, bupati, dan wali kota di Papua dan Papua Barat untuk berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda). Dalam hal ini, Kapolres, Kapolda dan Pangdam.

"Ketiga, segera memanggil koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan bilamana ada unjuk rasa atau aksi hingga pengaduan masyarakat, para kepala daerah langsung yang harus menemuinya dengan didampingi oleh Forkompimda. 

"Tolong yang menerima adalah kepala daerah didampingi oleh Forkompimda. tugas kami hanya itu," katanya.

Tjahjo menegaskan tugas yang dilakukan oleh pihak Kemendagri hanya sebatas itu. Hal ini lantaran persoalan di Papua dan Papua Barat sudah ditangani Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

"Papua sudah di take over oleh pak Menkopolhukam," katanya.

Diketahui, aksi protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat sejak Senin (19/8). Mereka tidak terima ketika mahasiswa asal Papua mendapat perlakuan kurang mengenakkan di Surabaya dan Malang, Jawa Timur pada Jumat (16/8).

Aksi turun ke jalan lalu dilakukan. Masyarakat Manokwari, Sorong, dan Jayapura melancarkan aksi protes. Sejumlah mobil dan bangunan rusak.

Gelombang aksi protes belum sepenuhnya berhenti dan merembet ke kota lainnya, seperti di Mimika dan Fakfak masih berunjuk rasa pada Rabu (21/8). (**H)

Sumber: CNN Indonesia