Ringankan Beban APBN, Kemenkop-UKM Dukung Wirausaha Pemula

SeRiau - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) menggelar focus group disscusion (FGD) dengan pembahasan seputar penguatan komunitas wirausaha pemula atau new entrepreneurs society (NES) yang mengambil tema "Pentahelix untuk Penguatan Komunitas Wirausaha Pemula" di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (15/8/2019).

Acara tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop-UKM Yuana Sutyowati. Selain Yuana, hadir pada kesempatan tersebut CEO Layanan UMKM Naik Kelas (Lunas) Syamsul Hadi, Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Cianjur Himam Haris, dan Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Suhra.

Yuana menjelaskan, acara ini merupakan salah satu upaya pemerintah, dalam hal ini Kemenkop-UKM, untuk memberikan keleluasaan bagi wirausaha pemula dalam mengembangkan bisnisnya.

Sebab, kata dia, dengan dibentuknya komunitas ini, mereka bisa melakukan kegiatan usahanya secara mandiri tanpa mengandalkan pemerintah, khususnya menyangkut pembiayaan.

"Kami ingin mem-follow up semua program kementerian, dalam hal ini pemberian startup capital (modal awal) ke wirausaha pemula yang sekarang jumlahnya mencapai 20.382. Kalau penyaluran sukses, kita sukses, tinggal sekarang bagaimana mengembangkan ke depan setelah mereka mendapatkan itu. Kami melakukan deteksi monitoringevaluasi. Karena dalam pedomannya, kewajiban monitoring hanya dua tahun, yang lama sudah diserahkan ke pemda," ujar Yuana usai membuka acara.

Menurut Yuana, mereka (WP) sudah mendeklarasikan komunitas yang diinisiasi mereka sendiri. Terkait dengan itu, katanya, Kemenkop-UKM tidak ingin melakukan intervensi, bahkan sebaliknya mendukung dan memfasilitasi pengembangan bisnisnya.

"Ini adalah komunitas yang formal, sehingga mereka akan membuat jaringan di seluruh Indonesia. Sedangkan komunitas di tingkat nasional, saat ini kepengurusan sedang digodok. Nanti ke depan mereka lebih mandiri, bisa punya bargaining position dengan mitra. Misalnya, dengan PNM (sudah MoU), Telkom, dan lainnya. Jadi, nanti mereka bisa menggunakan CSR, bisa PK (dana tunjangan untuk UKM), BL (bina lingkungan), seperti pelatihan dan pendampingan karena mereka (perusahaan besar) memiliki anggaran yang harus disalurkan ke UMKM," kata Yuana menambahkan.

Komunitas seperti ini, kata Yuana, akan meringankan beban pemerintah. Sebab, ujarnya, para pelaku usaha pemula itu bisa secara mandiri melakukan bisnis, termasuk membuka jaringan di seluruh Indonesia.

"Karena mandiri, mereka tidak akan mengandalkan APBN atau APBD secara total. Nanti mungkin ada alokasi APBD ke komunitas untuk mengembangkan usaha setelah mendapatkan startup capital. Itu hal lain ya. Tapi NES ini ke depan akan menguat. Ya tentu harapan kami akan saling membangun kemandirian antaranggota komunitas dan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi wirausaha pemula bersama-sama," katanya lebih lanjut.

CEO Lunas Syamsul Hadi menegaskan, komunitas sebagai wadah para wirausaha pemula ini terbentuk, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah memperlancar proses tranformasi informasi bagi mereka.

"Misalnya begini, Kemenkop-UKM bisa mengundang pihak lain untuk mempertemukan perwakilan dari komunitas WP ini," katanya menambahkan. (**H)

Sumber: republika.co.id