DPR Desak Kemendagri Selesaikan e-KTP 4 Juta Warga Sebelum Pencoblosan
SeRiau - Sedikitnya ada 4.231. 823 orang terancam tak bisa mencoblos pada pemilu serentak tanggal 17 April 2019, gara-gara belum mendapatkan e-KTP. Kemendagri mengklaim sudah jungkir balik mengusahakan e-KTP, tapi banyak warga tak proaktif mengurus e-KTP.
Dalam rapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, masalah e-KTP jadi sorotan serius lantaran menjadi syarat wajib untuk dapat memilih, sebagaimana diatur UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam hasil keputusan rapat Komisi II KPU Bawaslu dan Kemendagri diwakili oleh Dirjen Dukcapil, DPR mendesak kemendagri untuk menyelesaikan persoalan masih adanya empat juga warga negara Indonesia yang belum melakukan perekaman e-KTP.
"Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk melakukan langkah-langkah percepatan pencetakan KTP el bagi 4.231. 823 penduduk yang belum melakukan perekaman serta melakukan upaya afirmatif di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan daerah lain yang tingkat perekamannya masih rendah agar dapat selesai sebelum 31 Maret 2019," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR NihayatulWafiroh di Ruang Rapat Komisi II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3)
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengamini menyosialisasikan pada masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP bukan hal yang mudah, ia membeberkan dari jumlah itu, yang paling besar mayoritas belum melakukan perekaman e-KTP adalah wilayah Papua.
"Yang paling besar itu Papua, Papua Barat," tutur Zudan.
Namun demikian, ia mengaku pihaknya akan tetap proaktif mengajak masyarakat. ia mendorong masyarakat agar juga proaktif mendatangi tempat perekaman e-KTP.
"Oleh karena itu kita dorong masyarakat, yuk kita punya 6.000 titik kecamatan, punya 514 kabupaten kota yang siap menerima masyarakat yang datang merekam. Kalau perlu jemput bola. Besok tanggal 22 turun ke Papua jemput bola lagi, ke Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi. Kita sangat proaktif dan masyarakat harus proaktif," pungkas Zudan.
Dalam rapat bersama Komisi II turut hadir Ketua KPU Arief Budiman beserta jajaran dan Ketua Bawaslu Abhan beserta jajaran. (**H)
Sumber: kumparanNEWS
