MENU TUTUP

Gerindra soal 500 Hari Kasus Novel: Pihak Istana Terkesan Menutupi

Kamis, 01 November 2018 | 18:55:22 WIB | Di Baca : 1165 Kali
Gerindra soal 500 Hari Kasus Novel: Pihak Istana Terkesan Menutupi

SeRiau - Partai Gerindra menilai pihak Istana sengaja menutupi ketidakmampuan Presiden Joko Widodo menyelesaikan kasus Novel Baswedan. Sebab, meski sudah 500 hari pasca-insiden penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK tersebut, namun belum ada hasil apa pun yang berarti.

"Joko Widodo yang sebenarnya ternyata otoriter, pintar bohong, dan kebijakannya mendukung konglomerasi. Kasus Novel Baswedan ini menjelaskan bahwa istana dan lingkungannya bukan hanya tidak mampu menangani kasus ini, tapi justru menutupinya," kata Waketum Gerindra Ferry Juliantono kepada wartawan, Kamis (1/11).

Ferry menyebut, kasus Novel Baswedan juga merupakan bukti pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, pelanggaran HAM justru kerap terjadi dalam masa kepemimpinan Jokowi.

"Di era pemerintahan Joko Widodo ini banyak pelanggaran hak asasi manusia mulai dari intimidasi, persekusi, dan kriminalisasi termasuk kasus Novel Baswedan," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid. Ia bahkan membandingkan penanganan kasus Novel Baswedan dengan sikap kepolisian saat mengungkapkan kasus hoaks Ratna Sarumpaet.

"Ini salah satu keajaiban dunia. Terorisme dan kasus lain, termasuk terakhir kasus Ratna, bisa diungkapkan sangat cepat," ucap Sodik.

"Ini akan jadi catatan khusus dalam sejarah Polri, bahkan bisa jadi catatan hitam," pungkasnya. (**H)


Sumber: kumparanNEWS


Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Serius Maju Pilkada Rohil, Zakifri S.Hi Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai Demokrat

2

Di Gadang Gadang Bakal Maju di Pilwako Pekanbaru , Agung Nugroho dan Ade Hartati Ambil Fomulir ke PAN Kota Pekanbaru

3

Ambil Formulir Di PAN, Ade Hartati di Daftarkan Srikandi

4

Usai Hadiri Undangan DPP PKB, Ade Hartati: Untuk Warga Pekanbaru Jadi Walikota Ataupun Wakil Walikota Kita Siap!

5

TAF Daftarkan Agung Ke PDIP