Presiden Jokowi Wajibkan Data Pangan Pakai Milik BPS, Ini Tanggapan Kementan

SeRiau - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan siap memakai data pangan milik Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini sesuai arahan Presiden Jokowi agar semua instansi mengacu pada data pangan BPS.

"Satu-satunya sumber data yang jadi referensi itu BPS. Jadi kami tidak pernah keluarkan data produksi pertanian berdasarkan sumber BPS. Jadi dengan adanya perubahan ini kami mengacu ke BPS," tutur Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Syukur Iwantoro, dalam paparan pencapaian empat tahun Jokowi-JK di Gedung Kementan, Rabu (24/10).

Syukur menekankan, Kementan ke depan hanya berfokus menjaga ketersediaan beras. Terutama bagaimana menciptakan kecukupan pangan di masyarakat.

"Kementan fokus menanam supaya menuju kecukuan pangan untuk populasi yang terus meningkat terpenuhi. Jangan dianggap remeh, peningkatan populasi kita itu dua kalinya Singapura. Dan populasi ini akan naik terus, kami harus penuhi kebutuhan," jelasnya.

Syukur mengungkapkan, untuk tahun ini, Kementan mengalokasikan 85 persen dari total anggaran sebesar Rp 22,65 triliun guna memenuhi kebutuhan petani untuk peningkatan produksi seperti belanja sarana dan prasarana pertanian. Kementan bahkan tercatat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun untuk kepentingan bibit dan benih pagi petani.

Adapun sektor pertanian RI menunjukan tren positif dalam rentang waktu 2014-2018. Indikator perbaikan itu dilihat dari pemeringkatan Global Food Security Index (GFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Global.

Peringkat GFSI di 2018 ini, Indonesia menduduki peringkat 65 dari 113 negara yang dinilai. Capaian itu meningkat di mana RI pada 2014 berada di posisi ke-72. (**H)

Sumber: Merdeka.com