Golkar Sesalkan Presiden PKS Izinkan Kadernya Gunakan Kampanye Negatif

SeRiau - Partai Golkar menyayangkan ucapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yang memberikan 'lampu hijau' bagi kadernya menggunakan kampanye negatif dengan posri 20 persen.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, seharusnya pesta demokrasi menonjolkan gagasan dan program kepada masyarakat, bukan menyerang lawan.

"Sebetulnya bagi saya sangat disayangkan. Katanya mau kampanye dengan mengedapankan gagasan dan program, tapi kok menganjurkan kampanye dengan nuansa negatif," ujar Ace saat dihubungi, Senin (15/10/2018).

Ace yang juga Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini berharap PKS sebagai partai dakwah lebih mengedepankan kampanye positif ketimbang kampanye negatif. "Apa sudah kehilangan orientasi positifnya sebagai partai yang mengedapankan dakwah yang mengajak kepada kebaikan," jelasnya.

Menurut Ace memang dalam pesta demokrasi, kampanye negatif dibolehkan selama ada data dan fakta. Namun, menurutnya belum tentu masyarakat akan menyukai cara-cara seperti itu. "Yang ideal adalah bagaimana setiap partai memiliki visi, misi dan program yang ditawarkan kepada masyarakat tanpa harus menyerang dan menyinggung partai lain atau pemerintahan. Kita konsisten dengan visi, misi dan program kita," tegasnya.

Sohibul Iman sebelumnya memperbolehkan kadernya untuk melakukan kampanye negatif asalkan tidak melakukan kampanye hitam. Namun, selain melakukan hal tersebut para kader diminta harus lebih banyak melakukan kampanye positif dan tidak melakukan politik uang.

"Kampanye itu ada tiga jenis, pertama positive campaign, lebih banyak mengkampanyekan keunggulan diri kita sendiri dan ini harus dominan sebanyak 80 persen ini harus disampaikan karena kita ada kelebihan dari yang lain," kata Sohibul saat Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu 14 Oktober 2018.

Dia mengungkapkan, negatif itu perlu dilakukan meski pun jumlahnya hanya 20 persen, akan tetapi harus berdasarkan fakta dan data, tidak dengan omong kosong.

"Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen, seperti tersangkut korupsi boleh kita bongkar sesuai fakta dan data karena publik harus tahu calon ini apa kelemahannya," jelasnya. 

Sumber Okezone