Bank Dunia: Fundamental Ekonomi RI Mampu Atasi Ketidakpastian Global
SeRiau - Bank Dunia menyebut proyeksi ekonomi Indonesia tetap positif meski ketidakpastian global meningkat. Hal ini terjadi lantaran konsumsi swasta dan pemerintah yang lebih kuat mampu mengangkat pertumbuhan PDB riil menjadi 5,3 persen pada kuartal II-2018.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Rodrigo A. Chaves mengatakan, hal itu juga terlihat dari komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas, bersama dengan mengeluarkan kebijakan yang tegas dan terkoordinasi.
"Fundamental ekonomi makro yang kuat telah meningkatkan ketahanan Indonesia di tengah naiknya ketidakpastian global," kata Rodrigo dalam laporan lndonesia Economic Quarterly Bank Dunia edisi September 2018, di Jakarta, Kamis 20 September 2018.
Ia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bisa mencapai 5,2 persen tahun ini juga pada tahun 2019 yang didukung oleh investasi yang kokoh, inflasi stabil, dan pasar tenaga kerja yang kuat.
"Kemudian secara berangsur memperkuat hingga 5,3 persen pada tahun 2020," ujarnya.
Menurut laporan Bank Dunia, risiko yang akan dihadapi proyeksi ini termasuk normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat yang sedang berlangsung, dan meluasnya gejolak terkait pasar negara berkembang lainnya.
Di satu sisi dijelaskan, berkat kinerja ekonomi yang kuat selama bertahun-tahun, lndonesia telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 19,1 persen pada tahun 2000 menjadi 9,8 persen pada tahun 2018.
Bank Dunia menyebut, peluang ekonomi yang lebih baik, khususnya di daerah perkotaan, telah membantu banyak penduduk keluar dari kemiskinan dan menjadi bagian kelas menengah. Lebih dari separuh penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan.
Kepala Ekonom Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander menambahkan, urbanisasi bisa menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Namun jika tidak dikelola dengan baik kerugian akibat tekanan yang terjadi akan lebih besar dari manfaatnya.
"Untuk menuai potensi urbanisasi, pemerintah nasional dan daerah perlu bekerjasama melakukan reformasi kebijakan dan kelembagaan," imbuhnya. (**H)
Sumber: VIVA
