PKS Gelisah Gara-gara Prabowo Belum Pilih Calon Wakil
SeRiau – Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku mulai gelisah dengan ketidakjelasan Prabowo Subianto tentang calon wakil presidennya. Sebab beberapa nama sudah diusulkan, termasuk Salim Segaf Al-Jufri, tetapi belum satu pun dipilih.
"PKS gelisah dan begitu pula sebagian ulama GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama)," kata Mahfuz Siddiq, politikus PKS, melalui keterangan tertulisnya pada Selasa, 7 Agustus 2018.
Kegelisahan itu, kata Mahfuz, mendorong penyelenggaraan Mudzakarah Seribu Ulama di Tasikmalaya pada 5 Agustus. Hasilnya ialah menambah daftar bakal calon presiden dan wakil presiden, di antaranya Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, dan Bachtiar Nasir.
Nama-nama baru itu, menurutnya, sebenarnya memberi banyak alternatif bagi Prabowo untuk memilih bakal calon wakilnya. Namun itu justru bisa menimbulkan perpecahan di tengah komunikasi politik yang telah dibangun selama ini.
Nah, perpecahan itulah yang berpotensi memunculkan koalisi alternatif atau poros ketiga di antara poros PDIP dengan calon Joko Widodo dan poros Partai Gerindra dengan jagoan Prabowo Subianto.
"Saya meyakini bahwa semua partai sedang menimbang-nimbang keputusan akhirnya, termasuk keputusan untuk berada di poros yang mana. Ini bukan semata persoalan Pilpres (Pemilu Presiden), tapi juga terkait nasib partainya di Pileg (Pemilu Legislatif)," kata mantan ketua Komisi I DPR itu.
Persoalannya, Mahfuz menambahkan, capres yang mereka usung harus bisa memberi efek positif untuk mendongkrak suara partai. Bukan justru mereka yang mendorong calon tetapi si calonlah yang bisa merekrut partai-partai koalisinya.
Sebab, katanya, bagi partai-partai yang sudah mengusung calon, mereka sudah memikirkan jatah kursi di kabinet. Maka, persoalan Pilpres adalah masalah keberlangsungan partai politik di parlemen.
"Di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit, biaya politik justru makin meningkat. Partai dan para caleg ditantang untuk bisa memenuhi biaya politik di Pemilu Legislatif, apalagi ambang batas parlemen naik menjadi empat persen," ujarnya.
Sumber VIVA.co.id
