Pemprov Diminta 'Kejar' Rp 2,2T DBH Riau Masih yang Tunda Bayar oleh Pusat

SeRiau - Komisi IV DPRD Risu minta pada Pemerintah Provinsi Riau untuk mengejar Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih tunda bayar oleh Pusat.  Dana tersebut mencapai sekitar Rp 2,2 T yang terdiri dari Rp 1,9 T dari Minyak dan Gas (Migas) dan Rp 700 M dari Pajak Air Permukaan.

Ini disampaikam langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni  Thamrin saat dikonfirmasi, Jumat (13/07).  "Kita minta pada Pemprov bersama OPD terkait untuk kejar DBH ini.  Sehingga tidak mengganggu anggaran yang ada secara keseluruhan," sebut Politisi Gerindra ini.

Dikatakan juga, mengenai masalah mengejar dana tunda bayar ini, Komisi IV sangat mendukung segala upaya yang akan dilakukan oleh Pemprov.  Termasuk kalau seandainya memang pihak Komisi IV juga dilibatkan dalam menagih.  "Ini hak kita, kita harus memperjuangkannya untuk di.bayarka ," tamvahnya.

Anggota dari Dapil Kabupaten Pelalawan ini juga mengatakan, kekayaan Provinsi Riau sudah habis dikuras oleh Pusat.  "Minyak sudah habis, sementara kembaliannya untuk daerah sudahlah tidak adil malah ditahan pula," katanya lagi sembari meminta semua elemen masyarakat kompak menyuarakan hak ini. **5