Jokowi diminta tak tunjuk Ketum parpol jadi Cawapres, ini alasannya
SeRiau - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha menyarankan, Joko Widodo jangan menunjuk calon wakil presiden dari Ketua Umum Partai. Sebab, hal itu bakal merusak koalisi yang telah dibangun.
"Jangan Ketua Umum Partai. Kalau dari Ketum Partai akan merusak konsolidasi dan soliditas koalisi. Terutama belum tentu PDIP terima," ujar Hanta di Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6).
Hanta menambahkan, cawapres yang bakal menang di 2019 nanti, berpotensi menjadi capres di 2024. Karenanya, bakal mengancam partai lain yang tokohnya tidak terpilih. Partai yang diuntungkan dengan efek ekor jas (coat tail effect), hanya yang tokohnya ditunjuk Jokowi.
"2019 Nanti cawapres, kemudian menang jadi wapres, ini kan akan menjadi capres kuat di 2024 nanti dan itu berbahaya bagi partai lain," imbuhnya.
Menurut Hanta, Jokowi butuh tokoh yang mampu mendongkrak elektabilitasnya. Karena sebagai petahana meski elektabilitas masih unggul, tapi posisinya belum aman. Apabila ingin menunjuk tokoh partai, kata dia, cari yang bukan ketua umum.
"Jadi sebaiknya orang non partai atau orang partai yang bukan ketum. Tapi dia punya modalitas elektoral," kata dia.
Diketahui, sejumlah Ketua Umum Partai mengantre sebagai cawapres Jokowi. Sebut saja Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Romahurmuziy, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Bahkan Muhaimin telah mendeklarasikan sepihak relawan Jokowi-Imin (JOIN).
Di lain pihak, pesaing Jokowi, Prabowo Subianto juga masih mencari siapa pendampingnya. Berbeda dengan Jokowi, Prabowo dinilai lebih baik memilih cawapres dari tokoh partai. Hal tersebut demi keberlangsungan koalisi.
"Justru pak Prabowo itu karena beliau Gerindra, wakilnya bisa jadi harus terpaksa memilih orang partai misalnya dari PKS atau dari PAN atau Demokrat," kata Hanta. (**H)
Sumber: Merdeka.com
