Resmi Jadi Gubernur BI, Perry Prioritaskan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
SeRiau - Resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyatakan siap menjalan peran Bank Sentral untuk melakukan stabilisasi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini didorong dengan kebijakannya yang pro stability dan pro growth.
Perry menyatakan, dalam program kerja jangka pendeknya akan diprioritaskan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Di mana mata uang Garuda ini terus mengalami pelemahan terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) hingga pernah menyentuh level Rp14.000 per USD.
"Prioritas saya dalam jangka pendek memperkuat bagaimana langkah untuk bisa segera stabilkan nilai tukar Rupiah," ujar Perry di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Langkah moneter yang akan digunakan untuk mengerek Rupiah yakni dengan mengkombinasi kebijakan suku bunga acuan dan terus melakukan intervensi baik di pasar valuta asing maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Hingga pertengahan tahun ini BI telah intervensi pasar SBN dengan membeli hampir Rp50 triliun portofolio yang dijual oleh asing. Bahkan untuk bulan Mei saja, BI sudah membeli sekitar Rp13 triliun surat berharga di pasar sekunder.
"Ini akan kami terus lakukan untuk bisa segera stabilkan kurs. Tentunya dengan berkoordinasi bersama Menteri Keuangan agar yield (imbal hasil) governent bond tetap menarik bagi investor asing tapi terlalu berfluktuasi," jelasnya.
Penguatan Rupiah ini, lanjutnya, tentu membutuhkan peran dukungan dari perbankan maupun dunia usaha. Sehingga pihaknya akan duduk bersama mereka untuk menyelaraskan persepsi mengenai kurs Rupiah. "Tekanan nilai tukar Rupiah ini sebagian karena eksternal dan sebagian lain masalah persepsi, tentu saja butuh lebih banyak koordinasi dan pertemuan untuk samakan persepsi," imbuhnya.
Secara jangka panjang, Perry menyatakan selain menggunakan instrumen moneter untuk pro stability, pihaknya akan mendorong empat istrumen pro growth yakni relaksasi makroprudensial secara khusus di sektor perumahan.
Kemudian mempercepat pendalaman pasar keuangan khususnya untuk pembiayaan infrastruktur, lalu dengan kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung strategi nasional ekonomi dan keuangan digital. "Baik dari Gerbag Pembayaran Nasional, elektronifikasi, bantuan sosial nontunai, maupun pengembangan fintech ," sebutnya.
Terakhir, memperkuat akselerasi keuangan ekonomi dan syariah dengan mendorong baik industri halal, pengembangan sektor syariah, maupun pengembangan riset, edukasi dan kampanye gaya hidup halal.
"Kami BI akan prioritaskan mandat pro stability tapi tetap mencari celah mendukung pro growth," pungkasnya. (**H)
Sumber: Okezone
