Banyak Dosen Lulusan S1, Menteri Nasir Akui Kurang Kompetitif

SeRiau - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengakui saat ini dosen di Indonesia masih kurang kompetitif. Sebab, masih banyak dosen lulusan program sarjana S1.

"Undang-undang itu akhirnya enggak nyambung dengan kondisi lapangan," kata dia, pada Diskusi Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di kantornya, Jakarta, Senin (7/5).

Hal itu ia katakan terkait UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Bahwa, program pendidikan sarjana (S1) wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister (S2) atau sederajat.

Program magister wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor (S3) atau sederajat.

Dilansir dari laman ristekdikti.go.id per Senin (7/5), jumlah dosen aktif di kampus negeri ataupun swasta di Indonesia berkisar 282 ribu dosen.

Sementara, kata Nasir, dosen yang masih bergelar S1 kurang lebih sebanyak 39 ribu. Dosen lulusan S2 mendominasi dengan jumlah 189.627 orang.

"Sementara, dosen yang sudah S2 kompetitifnya rendah," imbuh dia.

Selain itu, Nasir meminta rektor untuk terus mendorong para dosennya yang belum bergelar profesor. Oleh sebab itu, mantan Rektor Universitas Diponegoro itu meminta kepada para rektor dan koordinator Kopertis untuk mendukung riset dan meningkatkan publikasi ilmiah dosen Indonesia di jurnal internasional.

Saat ini, Kemenristekdikti sedang mengoptimalkan penerimaan beasiswa S2 ke S3 atau Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) yang diperuntukkan bagi calon dosen. 

Kendati demikian, Nasir mengakui bahwa pendidikan tinggi Indonesia masih mengalami sejumlah tantangan, di antaranya terkait daya saing, kualifikasi dan kompetensi dosen, peningkatan infrastruktur pendidikan, kesiapan menghadapi teknologi, dan sebagainya.

"Ini tantangan kita bersama, termasuk menyelesaikan masalah infrastruktur seperti gedung-gedung kampus yang mangkrak yang nilainya mencapai Rp9 triliun," ujar Nasir.

Perencanaan Anggaran Pendidikan

Hadir pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan membantu menyelesaikan permasalahan bangunan kampus mangkrak secara bertahap.

Dengan perencanaan yang baik, kata Sri Mulyani, seharusnya tidak akan ada lagi kasus-kasus serupa.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai penggunaan anggaran pendidikan sebesar Rp444 triliun dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018 belum optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akibatnya, terjadi kasus gedung kampus mangkrak dan sebagainya.

Menurutnya, masalah kualitas pendidikan pun bukan sekadar rendahnya kompetensi guru atau dosen, tetapi juga buruknya manajemen sekolah dan perguruan tinggi. 

"Bapak/Ibu doktor atau profesor itu pintar bikin disertasi, tetapi belum tentu pintar mengelola perguruan tinggi. Kacau balau," kata Sri Mulyani. 

"Bisa menguji mahasiswa dengan killer, pintar mengajar, tetapi kesal kalau mengurus (anggaran) perguruan tinggi. Berapa uang masuk dan keluarnya," lanjutnya.

Buruknya pengelolaan keuangan itu, kata Sri Mulyani, menjadi salah satu penyebab universitas tidak pernah merasa cukup atas anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah.

Sri Mulyani pun berjanji tidak akan membebani PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PTN-BLU) dengan keharusan membuat laporan keuangan yang rumit.

"Sebagai menkeu, saya janji ingin membuat tata kelola dan administrasi sesimpel mungkin dan tidak memberatkan. Karena makin complicated, belum tentu makin accountable. Tetapi, simpel tidak berarti Anda tidak bertanggung jawab," tutup dia. (**H)

 
Sumber: CNN Indonesia