Di Tahun Politik, Indonesia Dinilai Hadapi Ancaman 'Keterbelahan'
SeRiau - Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Siti Zuhro mengatakan Indonesia tengah menghadapi ancaman terjadinya perpecahan. Hal ini disebabkan maraknya ujaran kebencian dan berita bohong (hoax) bernada SARA.
"Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman 'keterbelahan'. Berbagai macam ujaran kebencian, berita hoax dan informasi yang mengandung unsur SARA yang dijumpai di media sosial, khususnya, cukup mengkhawatirkan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI di tengah berbagai persoalan pembangunan. Lebih-lebih di tahun-tahun politik saat ini," kata Siti Zuhro dalam keterangannya, Senin (12/3/2018).
Dia mengatakan KAHMI memiliki kewajiban untuk turut membangun bangsa dan negara. KAHMI juga berkewajiban untuk menjaga dan merawat NKRI.
"Sebagai muslim, KAHMI berkewajiban menegakkan amal makruf nahi munkar, termasuk dalam politik. Tetapi, politik KAHMI bukan politik praktis, melainkan politik moral yang menekankan pada nilai," tuturnya.
Siti Zuhro mengatakan KAHMI akan mengambil peran dengan mencari akar persoalan dan memberikan solusi konkret dari kondisi ini. Dia mempertanyakan penyebab utama maraknya penyebaran hate speech dan hoax.
"Apakah bangsa Indonesia sudah berubah menjadi bangsa yang intoleran, yang tak lagi menghargai sopan santun dan nilai-nilai agama? Atau apakah fenomena ini merupakan letupan sublimasi dari kesenjangan sosial ekonomi yang dirasakan makin tinggi atau karena faktor lain? Lalu apa solusinya?" ucapnya.
Menghadapi persoalan tersebut, KAHMI akan menguatkan soliditas internal dengan tujuan yang sepaham. Hal ini dilandasi nilai-nilai Islam serta 5 insan cita HMI yakni kualitas insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT.
"Diharapkan terjalin sinergi yang kuat untuk turut melakukan perbaikan atas persoalan yang dihadapi bangsa dan negara," kata peneliti senior LIPI ini.
Selain itu, Siti Zuhro mengatakan sebagai alumni, KAHMI kan turut membina HMI dari sisi organisasi, intelektualitas, maupun bidang akademis. Sebab, kata dia, kesinambungan dan masa depan KAHMI tergantung pada HMI.
"Tetapi, hal tersebut tidak dimaksudkan untuk membuatnya menjadi organisasi yang dependen, melainkan untuk membantu mengarahkannya menjadi organisasi yang independen karena mereka adalah intelektual muda yang cerdas, penuh improvisasi dan inovasi," ucap dia.
Siti Zuhro mengatakan KAHMI sebagai organisasi kekeluargaan atau wadah paguyuban alumni HMI, para cendekia yang bersifat independen yang berasal dari beragam bidang keahlian, profesi, dan afiliasi politik serta organisasi. Menurutnya, kekuatan yang mengikat alumni HMI adalah kesamaan nilai Islam sebagai pedoman hidup.
"Independensi KAHMI membuatnya tidak memihak salah satu partai, organisasi keagamaan, atau organisasi lain manapun. KAHMI tidak berpolitik praktis. Meskipun demikian, tidak berarti KAHMI buta politik," ucapnya.
KAHMI baru saja melantik pengurus untuk periode 2017-2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Minggu (11/3). Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik sebagai Ketua Dewan Etik. Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan dilantik sebagai anggota Dewan Pakar yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Dalam acara ini turut hadir Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy), mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, dan Mendikbud Muhadjir Effendy. (*JJ)
Sumber: detiknews