Sofyan Djalil: Kami Tak Tahu Ada Hengki-Pengki di Proyek E-KTP

SeRiau - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, tidak mempermasalahkan namanya muncul di sidang korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Menurut dia, hal itu lantaran dirinya yang berstatus sebagai staf khusus Wakil Presiden Boediono saat pembahasan proyek ini berlangsung.

Sofyan mengaku tidak tahu jika ternyata ada kongkalikong di belakang proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. "Kami tidak tahu ada 'hengki-pengki', tahunya belakangan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Baca juga: Kepala LKPP Sebut Praktek Korupsi Bergeser ke DPR

Ia bercerita saat itu terjadi friksi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat di Kantor Wakil Presiden yang dipimpinnya, LKPP menyatakan memiliki sejumlah catatan terkait proyek e-KTP ini.

Namun pihak Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa proyek e-KTP adalah kewenangannya. "Jadi kesimpulannya saya bilang kalau itu adalah tugas, tanggung jawab you sesuai tupoksi jalan saja selama you bertanggung jawab," ucapnya.

Sebelumnya, Deputi Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Setya Budi Arijanta mengaku pernah menjalani sidang di gedung Wakil Presiden RI, Jakarta mengenai proyek e-KTP. Menurut Setya, lembaganya dilaporkan oleh mantan Menteri Dalam Negeri (mendagri) Gamawan Fauzi ke Presiden RI saat itu Susilo Bambang Yudhoyono karena gagalnya proses lelang.

Baca juga: Sidang E-KTP, Setya Novanto Didakwa Terima Duit US$ 7,3 Juta

Menurut Budi, ppresiden menugaskan wakilnya, Boediono, untuk menyelesaikan permasalahan antara LKPP dan Kemendagri. Boediono pun menunjuk beberapa staf ahli dan deputi wapres untuk kemudian menggelar sidang.

Budi menjelaskan, ia dan Agus Rahardjo selaku kepala LKPP saat itu menjalani sidang di gedung wapres. Budi lupa kapan sidang digelar. Yang ia ingat, saat sidang ada Sofyan Djalil selaku deputi wapres.

sumber TEMPO.CO