Bakal Terapkan Non Tunai, Pemkab Karimun Berencana Study Banding ke Pemprov DKI

KARIMUN, SeRiau - Pemkab Karimun berencana melakukan study banding ke Pemprov DKI Jakarta, untuk mempelajari pelaksanaan transaksi non tunai di pemerintahan. Yang nantinya akan diterapkan pada Pemkab Karimun.

"Tujuan studi banding kita ke Pemprov DKI Jakarta adalah karena kita mau menerapkan transaksi non tunai di Pemda Karimun. Sedangkan rujukan Pemprov DKI Jakarta sebagai daerah tujuan studi banding karena semua OPD dan pelayanan mereka sudah menerapkan non tunai, presentase tunainya sudah nol persen," ucap Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam membuka sosialisasi implementasi tranasksi non tunai Pemkab Karimun, yang digelar oleh Badan Perencananaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Karimun, Senin (27/11) di Gedung Serbaguna Kantor Bupati.

Menurutnya, kita sama-sama memahami dan mengetahui bahwa Pemkab Karimun terus melakukan penyempurnaan dalam pelayanan publik. Upaya-upaya yang dilakukan seperti ini hendaknya dapat dipahami oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Sehingga sehingga dalam melaksanakan non tunai per nanti kita sudah siap. Rencananya penerapan non tunai akan kita terapkan pada 1 Januari 2018," kata Rafiq.

Rafiq juga menghimbau kepada perbankan untuk memikirkan metode transaksi di wilayah pulau di Kabupaten Karimun. Karena ada 12 Kecamatan didalamnya terdapat 42 desa dan 29 Kelurahan, dari 249 pulau 54 diantaranya berpenghuni, maka ini perlu dicarikan solusi oleh pihak bank agar penerapan pelayanan non tunai dapat berjalan lancar.

"Nanti kita akan pelajari dulu bagaimana penarapan non tunai di Pemprov DKI Jakarta," kata Rafiq.

Sementara, Kepala BPKAD Kabupaten Karimun, Abdullah mengatakan, ada delapan OPD yang telah dilakukan tindaklanjut untuk dapat segera menerapkan non tunai pada 2018 mendatang, beberapa OPD yang dimaksud seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Sekwan dan lainnya.

Perlunya diterapkan non tunai ini karena letak geografis Kabupaten Karimun yang terdiri dari pulau-pulau. Sehingga jika masih menggunakan tunai perlu jangkauan lebih luas, maka nantinya saat penerapan non tunai di hampir semua pulau sudah bisa menikmati non tunai.(*)