Rencana Pembangunan BLK di Karimun Butuh Anggaran Rp47 M

KARIMUN, SeRiau - Pemkab Karimun mulai serius mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Karimun. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp47 Miliar belum termasuk peralatan dan infrastruktur lain yang dibutuhkan.

Keseriusan rencana pembangunan BLK itu dibahas dalam pertemuan tertutup bersama seluruh unsur terkait yang dipimpin langsung Bupati Karimun Aunur Rafiq di rumah dinasnya, Selasa (5/9).

"Anggaran yang dibutuhan senilai Rp47 Miliar. Memang sangat besar sekali. Makanya kita perlu kajian yang matang dan harus duduk bersama. Sehingga nanti akan ketemu yang mana jadi tugas kita masing-masing. Apakah dari Pusat melalui Kementerian, Provinsi dan Kabupaten Karimun sendiri," ucap Rafiq usai menggelar pertemuan tertutup itu.

Tahapan yang sudah dilakukan saat ini adalah, sedang melakukan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh jasa konsultan dari CV Karsindo asal Pekanbaru-Riau sebagai pemenang dalam melakukan studi kelayakan. Tahap akhir dari studi kelayakan itu diagendakan pada 8 September besok. Sehingga hasil dari studinya nanti sudah dapat diketahui di Dinas Tenagakerja Kabupaten Karimun.

Setelah selesai studi kelayakan, nanti akan dibuat DED nya baru kemudian dibiacarakan tentang proses pembangunannya. Apakah dananya dari kementerian ataukah dari Provinsi. Rencananya Rafiq juga akan menghadap ke Gubernur Kepri untuk membicarakan masalah BLK ini.

"Lokasinya sudah ditetapkan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing. Kalaupuan harus dibangun, maka jadikanlah BLK ini sebagai BLK tingkat Provinsi Kepri, kita siapkan lokasinya di Karimun dan kita punya lahan. Pemerintah daerah akan siapkan infrastruktur, tapi ini belum final. Tunggu tanggal 8 setelah selesai studi kelayakannya," ucap Rafiq lagi.

Disinggung di beberapa daerah di Kepri sudah punya BLK, sehingga belum dapat dikatakan harus atas nama Provinsi, sementara di Batam memiliki BLK. Rafiq mengaku bahwa BLK di Batam dinilai tidak jalan dan macet dan tidak ada yang mengerjakan, sehingga tidak berfungsi. Begitu juga BLK di Tanjungpinang tepatnya di Batu 8 yang dibangun sewaktu masih sebagai Kabupaten Kepulauan Riau, saat ini pun kondisinya tidak berjalan. Sehingga sudah selayaknya BLK bertaraf Provinsi di Kepri dibangun di Kabupaten Karimun.

Mengenai hasil kunjung pemkab Karimun setahun lalu di Kementerian Ketenagakerjaan, Pemkab Karimun disaranakn agar mendirikan workshop dan bukan BLK, Rafiq mengaku memang betul pada saat kunjung ke Jakarta bahwa Menteri mengaku tidak akan mempu mendirikan BLK karena anggarannya cukup besar, sehingga Karimun pun sempat dinyatakan akan membangun workshop dan pemerintah pusat akan bantu peralatan.

"Tapi pada waktu itu kita belum buat suatu studi kelayakan. Sekarang kan kita sudah buat studi kelayakan dan maju selangkah, tinggal kita buat seperti apa penganggarannya, dari pusat apa dan Provinsi ini apa yang dibantu, Kabupaten dimana anggarannya. Ini yang akan kita coba kolaborasikan antara pusat, Provinsi dan Kabupaetn. Sehingga anggaran yang besar ini bisa direalisasikan secara bertahap dan bisa lebih efektif. Jangan nanti asal bangun dan tidak efektif sehingga tak berjalan dengan baik, kan sayang," jelasnya.

Rafiq belum dapat memastikan kapan akan mulai dibangun, hanya saja untuk perencanaan DED baru dapat dilakukan pada tahun 2018 mendatang.(*)