DBH Makin Dikurangi, Pemkab Karimun Hanya Terima Rp18 M

KARIMUN, SeRiau - Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan transfer dari pusat ditahun 2017 ini kembali menurun, dari Rp71 Miliar yang diperoleh tahun lalu, kini hanya mencapai Rp 18 Miliar saja.

Atas kondisi itu Bupati Karimun Aunur Rafiq menyebut bahwa Kabupaten Karimun kembali mengalami defisit, namun tidak begitu signifikan dibanding tahun lalu. Karena menurutnya hanya disebabkan oleh dana transfer pusat yang semakin menurun.

"Untuk menutup defisit kita berupaya bagaimana pencapaian target dari PAD kita," kata Rafiq.

Jika dilihat dari tiga tahun terakhir, DBH yang diperoleh Kabupaten Karimun sangat besar, tahun 2014 didapat Rp180 Miliar, kemudian setiap tahunnya terus terjadi pengurangan dan ditahun 2015 diperolah Rp124 Miliar, 2016 Rp71 Miliar dan tahun ini Rp18 Miliar.

"Kondisi ini sebetulnya memang tidak kita saja, tapi se Indonesia. Informasi ini bisa kita buka di website, berapa ratus triliun defisit kita kepada tranfer dana pusat ke daerah," ucap Rafiq.

Kendati demikian, dia mengaku tidak dapat gegabah atau sembarangan dalam melakukan peningkatan pendapatan tanpa melihat kemampuan yang ada, jika misalnya memberatkan justru ditakutkan akan berakibat fatal. "Oleh karena itu tentunya sektor ril yang kita lihat memungkinkan untuk kita gali, maka akan kita optimalkan dalam rangka menutup defisit anggaran yang dialami.

Sedangkan angka pasti defisit yang dialami Pemkab Karimun mencapai Rp136.560.027.077,48. Nilai tersebut berdasarkan pengesahan APBD Perubahan pada September lalu, namun jumlahnya dapat ditutupi dari sisa penggunaan anggaran atau Silpa tahun 2016 sebagaimana hasil audit keuangan oleh BPK. Sehingga defisit yang dialami saat ini hanya menjadi Rp21 Miliar.(*)