Realisasi APBD Karimun Baru 30 Persen

KARIMUN, SeRiau - Realisasi APBD Kabupaten Karimun sampai pertengahan Mei ini baru mencapai 30 persen. Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan presentasi itu akan meningkat pada Juni nanti dan dipastikan sudah terealisasi sampai 50 persen.

"Anggaran paling besar kan belanja langsung seperti proyek-proyek fisik. Tapi uangnya itu cashflow sampai hari ini. Saya juga sudah sampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera memproses. Saya tidak mau juga uang kita menumpuk di Bank dan tidak berputar di masyarkat, sehingga dikatakan akan mengganggu pertumbuhan dan pergerakan ekonomi secara keseluruhan," ucap Rafiq, Senin (15/5).

Untuk mencapai 100 persen realisasi anggaran, Rafiq memprediksi akan tercapai sekitar Oktober atau November mendatang. Sedangkan proses pembayaran baru akan dilaksanakan pada Agustus mendatang. Tahapan yang sudah terjadi saat ini adalah proses lelang dan akan dibayarkan per terment.

"Jadi kalau belanja yang tidak langsung atau belanja rutin gaji pegawai itu jalan normal, yang masih tersendat adalah belanja untuk proyek dan masih dalam proses," terang Rafiq.

Disinggung soal pernyataan BPK RI bahwa APBD di Kepri bermasalah, Rafiq mengaku Kabupaten Karimun dipastikan tidak ada masalah. Hal itu diketahuinya berdasarkan laporan pendahuluan yang sudah dapat diketahui bahwa Karimun sudah.

"Yang dikatakan ada anggaran Rp10 Miliar di Kepri bermasalah dan tidak bsia dipertanggungjawabkan saya pastikan itu bukan di Kabupaten Karimun," katanya.

Rafiq berharap agar prestasi Karimun tidak menurutn dan tidak mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sehingga harus dapat terus mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seperti diketahui, pengesahan APBD Kabupaten Karimun untuk tahun 2017 sebesar Rp1,2 Milira, dengan kata lain dari 30 persen itu baru terserap sektiar Rp300 juta.(*)