SeRiau - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyarankan agar anggaran Rp495 miliar dari Program Organisasi Penggerak (POP) dialihkan untuk mensubsidi kegiatan belajar siswa di daerah selama pandemi virus corona.

Dana itu, kata Syaiful, bisa digunakan untuk subsidi kuota dan membeli ponsel pintar (smartphone) bagi siswa yang kesulitan belajar jarak jauh.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp100 miliar sudah cukup bagus apabila Mendikbud Nadiem Makarim tetap ingin melaksanakan POP.

"Selebihnya kurang lebih sekitar Rp495 miliar mendingan dipakai untuk mensubsidi kuota dan pembelian smartphone untuk anak-anak peserta didik di daerah-daerah yang mengalami kesulitan menyangkut soal ini," kata Syaiful dalam diskusi bertajuk 'Polemik POP Kemendikbud, Kemana Arah Pendidikan Indonesia' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7).

Ia mengakui bahwa Komisi X DPR awalnya setuju dengan rencana penyelenggaraan POP karena memandang program tersebut akan menjadi program peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidikan kala itu. 

Namun, lanjutnya, persetujuan tersebut diberikan sebelum Covid-19 mewabah di Indonesia alias untuk dilaksanakan dalam situasi normal.

Menurut Syaiful, Kemendikbud harus membuat skema atau program yang berbeda di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"POP ini awalnya di desain dalam suasana normal, jadi kemudian tiba-tiba akan dilaksanakan pada darurat pandemi Covid-19. Mau tidak mau, bahkan wajib hukumnya skemanya harus berbeda dari desain awal karena memang dilaksanakan suasana normal.

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah bersama dua organisasi masyarakat lainnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif PBNU memutuskan mundur dari POP.

Mereka memutuskan mundur setelah Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna terpilih menjadi peserta POP. Mereka juga menilai ada sejumlah ormas tak kompeten yang diloloskan dengan hibah dana besar.

Nadiem merespons hal ini dengan permintaan maaf kepada Muhammadiyah, NU dan PGRI melalui rekaman video. Ia menyatakan Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna membiayai pelatihan secara mandiri.

Nadiem sendiri diketahui telah mendatangi Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada Rabu (29/7), untuk menyampaikan permintaan maaf ihwal POP yang jadi polemik.

"Mendikbud menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan mengevaluasi program POP," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti melalui keterangan tertulis. (**H)

Sumber: CNN Indonesia