SeRiau - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menggelar konferensi pers guna menjelaskan soal realisasi anggaran penanganan virus Corona yang dimiliki Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Felly meluruskan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut realisasi anggaran Kemenkes baru 1,53 persen dari jumlah Rp 75 triliun.

"Jadi yang disampaikan Pak Presiden 1,53 persen, ya, dari total Rp 75 triliun. Nah, kita liat ini harus didudukkan persoalannya, nggak bisa langsung seperti itu," kata Felly dalam jumpa pers usai rapat kerja (raker) dengan Menkes Terawan Agus Putranto, di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Felly menjelaskan Kemenkes mengelola anggaran penanganan COVID-19 Rp 25,75 triliun dari total anggaran pemerintah Rp 87,5 triliun. Dia mengatakan memang anggaran awal penanganan Corona yang disediakan pemerintah sebesar Rp 75 triliun.

"Lalu selisih anggaran penanganan COVID-19, di luar Rp 25,7 triliun, sebesar Rp 61,2 triliun dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga BNPB," sebut Felly.

Anggota DPR dari Fraksi NasDem itu melanjutkan, dari total anggaran Rp 25,75 triliun, yang baru diserahkan ke Kemenkes sebesar Rp 1,96 triliun atau sekitar 17,6 persen. Sisanya, kata Felly, sebesar Rp 23,77 triliun masih dalam tahap revisi di Kemenkeu.

"Dan belum masuk DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) Kemenkes, sehingga belum bisa direalisasikan," ucap Felly.

Dari total anggaran Rp 1,96 triliun yang sudah masuk DIPA Kemenkes, sudah terpakai sebesar Rp 331,29 miliar atau 17,6 persen untuk insentif tenaga kesehatan pusat. Kemudian Rp 14,1 miliar untuk santunan kematian tenaga kesehatan.

Menurut Felly, ada masalah informasi. Karena itu, sebut dia, Komisi IX merasa perlu meluruskan.

"Bahwa memang itu masalah informasi aja. Entah dari siapa yang ngasih masukan, yang ngasih itu. Karena itu, kami dari Komisi IX tentu kami harus meluruskan karena dianggap kita nggak bekerja," tutur Felly.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut belanja kementerian masih biasa-biasa saja. Jokowi ingin kinerja dipercepat.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas pada 18 Juni 2020, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6). Jokowi awalnya menyoroti laporan belanja kementerian yang dinilainya masih standar padahal suasana sedang darurat karena Corona.

"Belanja-belanja di kementerian, saya lihat laporan-laporan masih biasa-biasa saja, segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat," tegas Jokowi.

"Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja, percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat, kalau perlu Perpres saya akan keluarkan perpresnya," tambahnya.

Kemudian Jokowi menyoroti anggaran Kemenkes. Jokowi mengatakan anggaran Rp 75 triliun Kemenkes baru keluar 1,53 persen, dan Jokowi meminta agar Kemenkes segera mengeluarkan anggaran itu dengan penggunaan yang tepat sasaran.

"Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba, uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi, pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan, belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan, ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti itu," sebut Jokowi. (**H)

Sumber: detikNews