SeRiau - Pemerintah berencana untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap berbagai bentuk bantuan sosial (bansos) menjelang normal baru.

"Kita juga melihat kecenderungan ketergantungan terhadap bantuan-bantuan sosial, ini harus kita kurangi menuju normal baru. Kemudian berbagai macam lapangan aktivitas terutama di sektor padat karya dan lapangan pekerjaan yang lain sudah mulai dibuka, karena mulai ada pengurangan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy di kantornya di Jakarta, Kamis (4/6).

Muhadjir menyampaikan hal tersebut seusai mengikut rapat terbatas (ratas) dengan tema "Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19" melalui "video conference" yang dipimpin Presiden Jokowi.

"Pemberian bansos memang akan ada perpanjangan sampai Desember, tetapi nilai bantuannya 50 persen dari total yang selama ini kita lakukan hingga Juli, sehingga pada Agustus-Desember atau mungkin September, November, Desember itu (besarannya) akan separuh," kata Muhadjir.

Besaran bansos yang diberikan pemerintah pada April-Juni 2020 adalah Rp 600 ribu per kepala keluarga per bulan.

"Soal apakah nanti ada bantuan apa itu sembako akan diganti juga dengan bantuan langsung tunai (BLT) itu masih dalam pembahasan, kajian oleh Kemensos dan nanti akan kita beritahukan tentang keputusannya. Kenapa kita lakukan? Karena jadi kita lakukan secara simultan antara pengurangan PSBB untuk meningkatkan produktivitas, secara bertahap mengurangi paling tidak volume bantuan sosial," jelas Muhadjir.

Menurut Muhadjir, distribusi bansos untuk tahap pertama di seluruh Indonesia sudah terlaksana hingga 90 persen.

"Untuk semua skema sudah selesai hingga 90 persen terutama dengan skema yang baru, yaitu BLT desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sembako untuk non-Jabodetabek, bahkan untuk Jabodetabek sudah memasuki putaran keempat. Mudah-mudahan semua akan lancar dan bisa mengurangi beban masyarakat paling bawah terutama masyarakat yang membutuhkan bantuan-bantuan sosial itu," kata Muhadjir.

Sebelumnya pada Rabu (3/6) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menambah total anggaran untuk bansos yang terdiri atas Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik yang diperpanjang menjadi enam bulan, dan logistik untuk sembako serta BLT Dana Desa, sehingga seluruhnya mencapai Rp 203,9 triliun. Tujuan penambahan anggaran itu adalah untuk membantu masyarakat menopang daya beli yang merosot akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dalam situasi yang rentan.

"Seperti PKH, kartu sembako, diskon listrik, bansos untuk non-Jabodetabek, bansos Jabodetabek, BLT dana desa dan Kartu Prakerja totalnya Rp 178,9 triliun. Bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako diperpanjang sampai Desember," ungkap Sri Mulyani.

Bansos Jabodetabek mulai Juli hingga Desember manfaatnya akan turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan dengan anggaran total Rp 6,8 triliun.

"Untuk bansos non-Jabodetabek bagi 9 juta penerima manfaat juga diperpanjang sampai Desember, namun dari Juli-Desember nilai manfaatnya turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan. Presiden juga memutuskan penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash, jadi akan ditransfer ke nama dan akun sesuai dengan data di Kemensos atau bekerja sama dengan Pemda," kata Sri Mulyani.

Nilai anggarannya mencapai Rp 32,4 triliun. Sedangkan, BLT Dana Desa juga diperpanjang hingga September dengan mekanisme antara Juli-September manfaatnya diturunkan dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu sehingga total BLT desa akan mencapai Rp 31,8 triliun.

Dari Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) Kemensos, penerima bansos tersebut mayoritas adalah para petani peternak dan pekebun 18,4 juta, pedagang dan pekerja sektor swasta 4,2 juta, pekerja bangunan 3,4 juta, pekerja pabrik 3,3 juta, sopir dan pekerja komunikasi 1,3 juta, nelayan hampir 900 ribu orang, dan sektor lainnya.

"Ini sudah mencakup 40 persen dari masyarakat. Itu adalah dukungan yang diberikan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak menurun akibat Covid-19 dan merosotnya kegiatan ekonomi terutama di level masyarakat akar rumput," kata Sri Mulyani. (**H)

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID