SeRiau - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui adanya masalah krusial data pada jaring pengaman sosial terkait bansos Corona (COVID-19). Dia menyebut hal ini terjadi akibat adanya penambahan warga miskin baru.

Moeldoko menjelaskan hal ini terjadi karena data hanya berpatok pada data terpadu Kementerian Sosial (Kemensos). Sementara, kata Moeldoko, saat ini banyak bermunculan kelompok rentan kategori miskin baru yang terdampak Corona.

"Ada sedikit krusial tentang data, memang ada data jaring pengaman sosial. Persoalan kita di data jaring pengaman sosial dan bantuan sosial kenapa itu terjadi, karena data yang dari DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), data terpadu Kementerian Sosial yang sebelumnya menjadi patokan, tapi dengan adanya masyarakat miskin baru yang rentan, yang tadinya dalam struktur garis kemiskinan mereka itu 'near poor' tadi, maka karena COVID-19 kelompok rentan ini menjadi orang miskin baru, maka kelompok-kelompok ini jadi non-DTKS," kata Moeldoko melalui siaran langsung dari kanal YouTube CSIS, Senin (11/5/2020).

Moeldoko menyadari polemik data bantuan sosial ini tidak mudah diselesaikan di saat pemerintah menetapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun pihaknya meyakini jaring pengaman sosial akan mencegah masyarakat melakukan hal tidak baik dalam situasi tidak normal seperti ini.

"Itu tidak mudah memang karena satu sisi pemerintah memberlakukan PSBB harus segera diikuti oleh jaring pengaman sosial dan bantuan sosial. Karena kalau tidak dijalankan akan terjadi kecenderungan masyarakat bertindak tidak baik, satu sisi dia kehilangan pekerja, tapi pada sisi lain pemberlakuan PSBB mereka semakin kesulitan. Oleh karena itu, presiden menekankan pendistribusian jaring pengaman sosial dan bantuan sosial,"ujarnya.

Moeldoko mengatakan munculnya orang miskin baru menjadi dasar adanya persoalan di data penerima bantuan sosial.

"Untuk itu, dengan munculnya orang miskin baru, di situ yang membuat persoalan-persoalan baru muncul di bidang data tadi," katanya.

Diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengungkapkan sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako bagi warga DKI Jakarta. Salah satu permasalahan yang diungkap ialah hampir semua penerima bantuan dari DKI dapat lebih dari satu bantuan atau ganda.

"Banyak sekali, atau hampir semua yang terima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bantuan sembako dari Pemprov DKI. Pada saat ratas (rapat terbatas) terdahulu kesepakatan awalnya sebenarnya tidak demikian," kata Juliari dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang digelar secara virtual, Rabu (6/5). (**H)

Sumber: detikNews