SeRiau - Permasalahan akurasi data penerima bantuan sosial penanganan COVID-19 menjadi topik utama rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos dan Kemendes. Mensos Juliari P Batubara tak menampik data memang menjadi permasalahan akhir-akhir ini.

Juliari menjelaskan, dalam situasi saat ini, sulit untuk melakukan validasi dan verifikasi data di lapangan agar bantuan dapat segera disalurkan. Sehingga, Kemensos hanya bergantung pada data yang dikirimkan oleh Dinas Sosial masing-masing daerah.

"Saya sudah berkali-kali, sudah disampaikan bahwa kondisi abnormal sekarang ini enggak mungkin memiliki kemewahan validasi di lapangan. Karena itu mau enggak mau, suka tidak suka, kami hampir bisa dibilang 100 persen ngambil data yang dikirimkan daerah," kata Juliari, Rabu (6/5)

Menurut Juliari, sulit mengelola data karena jumlah penduduk yang banyak dan tidak semua SDM yang tersedia di setiap daerah mampu melakukan pendataan. Juliari pun berharap dengan panja yang dibentuk oleh Komisi VIII, Kemensos mendapatkan dukungan sistem pendataan yang sentralistik dan realible.

"Kami enggak masalah siapa, apakah di Kemensos, Bappenas, kami enggak masalah. Kalau istilahnya kalau ada satu wadah yang tanggung jawab full terhadap pendataan itu lebih baik," tuturnya. 

Juliari menyebut, banyak pihak yang tidak percaya dengan data yang dimiliki Kemensos karena masyarakat terus bersuara ingin segera mendapatkan bantuan. Masyarakat meminta Kemensos untuk bertindak dengan cepat, tapi di sisi lain datanya juga harus tepat.

"Saya bilang saya lebih mending cepat daripada tepat. Daripada sibuk verifikasi, validasi, memastikan tepat sasaran (keburu) COVID selesai tapi bansos baru turun. Enggak mungkin," tegasnya.

Juliari pun tak menampik sering terjadi distorsi antara pusat dan daerah terkait data. Menurutnya, hal ini terjadi karena ada kepala daerah yang tidak memahami data masyarakat yang ada di bawahnya. 

"Nah distorsi terjadi mungkin ada faktor politiknya, like dan dislike antara dinsos dan kades. Ini faktor sangat teknis dan dinamis di lapangan. Jadi distorsi-distorsi itu terjadi di level bawah, sementara kami dapat data full dari dinsos. Apakah data dari desa ke kelurahan sama dengan dinsos, kami enggak tahu karena kami terima dari dinsos. Ini hal-hal teknis yang sangat dinamis di level bawah," jelasnya.

Juliari pun setuju pemutakhiran data perlu melibatkan desa. Hal ini, kata dia, sebetulnya sudah berjalan di desa. Namun masalahnya, tidak semua kepala desa memiliki data yang sama dengan dinsos.

"Enggak semua kepala desa kompak dinsosnya, enggak semua pemda kompak, ada distorsi-distorsi. Kita enggak tahu daerah mana yang terjadi distorsi," ujarnya.

"Saya sudah sering dengar dari kades-kades. Ini terjadi. (Kalau disampaikan) tapi tentunya (Kemensos) dianggap bela diri. Tapi enggak apa-apa kami sampaikan saja karena yang penting kami sampaikan apa yang terjadi di lapangan," pungkasnya. (**H)

Sumber: kumparan.com