SeRiau - Program Kartu Prakerja yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan sebagai dampak pandemik virus corona baru (Covid-19) terus menua kritik.

Sejumlah kritikan terhadap Kartu Prakerja ini terutama menyasar pelatihan online yang harus dilakukan para penerima program ini. Karena mayoritas penerima Kartu Prakerja ini adalah para pekerja yang baru kehilangan pekerjaan. Bahkan banyak di antaranya adalah buruh yang tidak paham dengan materi pelatihan yang disediakan.

Terlebih lagi, pelatihan berbasis daring dalam kebijakan Kartu Prakerja ini menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan.

Saat ini, banyak pengangguran lebih dikarenakan lesunya sektor industri. Mereka jelas bukan pekerja baru yang butuh pelatihan. Tapi pekerja lama yang membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup.

"Di tengah maraknya PHK, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Sebab, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik. Sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen," terang anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, H Anas Thahir, Sabtu (18/4).
 
"Berkaca dari data, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai. Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu Prakerja," imbuhnya.

Menurut Anas Thahir, anggaran pelatihan online kurang bermanfaat untuk penerima bantuan, bahkan dinilai sebagai proyek yang hanya menguntungkan penyedia jasa pelatihan. Berbeda jika kartu prakerja ini dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19, akan ada multiplier effect bagi perekonomian.

Kalaupun tetap diperlukan adanya pelatihan online, pihaknya minta jumlahnya dikurangi dan harus sesuai dengan tetap sasaran. Yaitu diperuntukkan bagi mereka yang memang baru mau memasuki dunia kerja.

Kemudian penunjukkan penyelenggara pelatihan online pun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sehingga tidak muncul temuan adanya penyalahgunaan prosedur di kemudian hari.

"Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp 20 triliun dari kartu Prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana," demikian Anas Thahir. (**H)

Sumber: rmol.id