SeRiau - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang agama terkait dengan mewabahnya COVID-19 pada Rapat Kerja virtual Komisi VIII DPR-RI dengan Menteri Agama Fahrur Rozi.

Salah satu usulannya yakni memaksimalkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk hadapi COVID-19, seperti umat kristiani dengan Paskahnya dan bagi Muslim dengan menyelenggarakan istigasah dan zikir nasional (dengan tetap merujuk kepada SOP Covid-19) sebagai ikhtiar spiritual menguatkan upaya-upaya profesional untuk tangkal wabah COVID-19.

"Sebagai negara yang Berketuhanan YME, Bangsa Indonesia perlu melengkapi ikhtiar profesional dengan ikhtiar spiritual untuk atasi COVID-19, salah satunya melalui istigasah dan zikir nasional bagi muslim dengan dipimpin langsung oleh Ketua MUI yang juga Wapres RI," ujar NHW, Jumat (10/4/2020).

"Untuk non-Muslim misalnya saat Paskah. Tentu dengan tetap menaati aturan-aturan terkait darurat kesehatan COVID-19. Saya sudah sampaikan usulan itu langsung ke Menteri Agama dan kemudian Wamenag (yang juga Wakil Ketua MUI) yang hadiri raker komisi 8 kabari saya bahwa Wapres (Ketua MUI) setuju usulan tersebut," imbuhnya.

Selain program kegiatan keagamaan atau spiritual, Politisi Fraksi PKS DPR-RI itu juga mengingatkan Kemenag bahwa mereka memiliki kewajiban lebih kepada civitas akademika keagamaan, mengingat Perpu 1/2020 yang sudah dikeluarkan Pemerintah tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk atasi COVID-19 menjadikan dana abadi pendidikan sebagai salah satu sumber anggaran.

Dia menegaskan bahwa Kemenag wajib bantu murid-murid MTs/MA agar bisa mengikuti proses pendidikan secara maksimal, sekalipun terdampak kebijakan terkait COVID-19, agar mereka bisa nyaman ikuti belajar di rumah, dengan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk bisa sukses belajar di rumah.

"Kemenag juga perlu perhatikan guru-guru Madrasah Diniyah dan guru-guru agama yang terdampak akibat virus COVID-19. Kemenag juga harus peduli dan bantu Mahasiswa Indonesia jurusan keagamaan di Dalam Negri atau di Luar Negeri seperti Mahasiswa di Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia dan lainnya," ungkap HNW.

Selain itu, kata dia, banyak komunitas Mahasiswa di Luar Negeri yang menyampaikan aspirasi soal kondisi mereka yang memprihatinkan seperti mahasiswa di Sudan, akibat kebijakan negara-negara tempat mereka belajar untuk atasi COVID-19.

HNW juga menuturkan usulannya sudah ia sampaikan langsung ke Menag saat Raker secara virtual antara Komisi 8 dengan Menag dan menyetujui usulan masyarakat dan berkomitmen untuk menjalankannya.

Hal itu bahkan menjadi Kesimpulan dan Keputusan Rapat Komisi VIII DPR-RI dengan Menag (9/4), di antaranya mengenai kewajiban alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan belajar jarak jauh di Ponpes, Madrasah, dan Perguruan Tinggi Keagamaan; serta kewajiban penggunaan dana abadi pendidikan untuk membantu Guru Pendidikan Islam dan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang terdampak oleh COVID-19.

"Sumber anggaran dana abadi pendidikan keagamaan harus digunakan secara maksimal untuk siswa/mahasiswa dan guru sekolah keagamaan, jangan sampai dananya diambil tapi manfaatnya tidak diberikan oleh Pemerintah dan tidak dirasakan oleh rakyat yang terdampak akibat darurat COVID-19," pungkasnya. (**H)

Sumber: detikNews