SeRiau- Masyarakat Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru mengeluhkan fasilitas kesehatan seperti Posyandu yang terkesan diabaikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, keluhan tersebut disampaikan oleh masyarakat ketika Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru, Nofrizal reses di daerah tersebut, Ahad (08/03/2020) kemarin.

Selain itu, masyarakat juga menanyakan dana Kelurahan yang berasal dari pemerintah pusat tersebut masih diadakan atau malah sudah dihapuskan kepada politisi PAN tersebut.

"Undangan-undang Desa dan Kelurahan mendapatkan Rp.1miliar, untuk perkotaan namanya Kelurahan untuk Pekanbaru Rp.350juta. Itu karena Kota sudah terfokus untuk pembangunan Kota, kalau dana Kelurahan ini dari pusat ditambah APBD dari Kota namun yang tambahan dari APBD belum terlaksana," ujar Nofrizal.

Penganggaran tersebut sambung Nofrizal melalui Musrenbang terlebih dahulu, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan. Namun dengan syarat didampingi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Tujuannya diawasi oleh Bapenda adalah agar Lurah tidak salah dalam menggunakan anggaran," jelasnya.

Selain masalah kesehatan, masalah infrastruktur dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sangat lama selesai. Bahkan banyak masyarakat yang sudah mengurus sejak bertahun-tahun yang lalu.

"Banyak sekali yang dikeluhkan oleh masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Masih banyak yang belum mendapatkan KTP dan sudah mengurus lama. Kita mencoba membantu karena hak masyarakat dan juga menyampaikan masyarakat ingin adanya berbagai macam kepelatihan. Karena dengan kondisi ekonomi sekarang mereka ingin membantu ekonomi keluarga," pungkasnya. (***)