SeRiau - Pemerintah akan memperbarui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Pemerintah berencana mensinergikan pembangunan dalam aspek hukum dan keamanan dengan aspek kesejahteraan masyarkat.

“Inpres Nomor 9 Tahun 2017 itu sudah berakhir masa berlakunya, mau diperbaharui sekaligus, yang di sini disambung. Cuma nyambung saja, nyambung fungsi, sehingga koordinasinya lebih menyatu dan lebih terarah,” kata Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (25/2).

Pernyataan Mahfud disampaikan usai memimpin rapat koordinasi antarkementerian dan lembaga tentang percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Mahfud mengatakan, sinergi itu berkaitan dengan lingkup kerja Kemenkopolhukam dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang selama ini sudah memiliki tim kerja pembangunan Papua di masing-masing kementerian.

Meski begitu, secara organisasi tim ini terpisah. Pemerintah kemudian memutuskan untuk meleburkan tim ini dalam satu kerangka kerja dengan harapan mempermudah koordinasi dan pembangunan di Papua bisa lebih menyeluruh.

“Nah, agar menjadi terpadu dan komprehensif itu disambung menjadi satu kesatuan komando sehingga nanti penyelesaiannya komprehensif, tidak terkesan bahwa ini pendekatan keamanan, pendekatan militer,” kata Mahfud.

Secara teknis, Mahfud mengatakan penanganan ke depannya akan berada di bawah satu tim yang dikomandani oleh Bappenas.

“Semua di bawah kendali satu otoritas tim yang dikomandoi oleh Ketua Bappenas, itu rancangan Inpresnya,” ucap Mahfud.

Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat memang sudah ada sejak 2017. Sementara peleburan tim antar kementerian merupakan hal baru yang akan diatur dalam Inpres terbaru ini.

Menurut Mahfud, hasil kerja desk-desk terpisah selama ini masih belum terlihat. Hal itu berdampak anggaran besar untuk pembangunan Papua tidak memperlihatkan hasil yang signifikan.

“Untuk Papua tuh anggaran pembangunan sudah luar biasa, tetapi terasa setiap sektor tuh jalan yang satu di sini satu di sana sehingga ndak terpadu. Sekarang lebih dipadukan sehingga terlihat bekasnya dan itulah rencana pembangunan Inpres itu,” pungkasnya. (**H)

Sumber: kumparan.com