Seriau,- Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun ini melaksanakan Pendidikan Latihan Calon Kepala Sekolah (Diklat Cakep) SMA, SMK dan SLB. Jumlah kuota Diklat Cakep ini hanya 84 orang.

"Sekarang ini masih dalam proses pendataan kelengkapan administrasi. Kalau sudah selesai, dalam waktu dekat ini, segera kita laksanakan Diklat Cakep," kata Kabid Pendataan dan Pengembangan Pendidikan Disdik Riau, Guntur. MPd, Jumat (7/2) di Kantor Disdik Riau

Ketika ditanya syarat wajib bagi peserta Diklat Cakep, Guntur menjawab, semua guru boleh ikut Diklat Cakep, asalkan guru tersebut pangkatnya minimal 3C bisa ikut menjadi peserta diklat calon kepala sekolah. Peserta Diklat, tidak mesti dari wakil kepala sekolah, semua guru yang sudah memenuhi syarat, salah satunya minimal pangkat 3C, boleh ikut diklat calon kepala sekolah." Ingat, tidak mesti dari wakil kepala sekolah, guru boleh ikut diklat calon kepala sekolah, tapi minimal pangkat harus 3C. Kalau dulu prioritas pernah menjadi wakil kepala sekolah, sekarang ini siapa saja boleh, asalkan minimal pangkat 3C," kata Guntur yang pernah menjadi Sekretaris Disdik Kampar ini

Tujuan diklat calon kepala sekolah ini, kata Guntur, guna menyiapkan calon kepala sekolah yang nantinya bisa mengisi kepala sekolah yang mamasuki pensiun dan kekosongan kepala sekolah akibat sesuatu hal. Peserta yang telah lulus Diklat Cakep diharapkan sudah punya syarat menjadi kepala sekolah." Tahun ini, akan diberlakukan guru berprestasi disiapkan menjadi kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah berprestasi disiapkan menjadi pengawas sekolah. Tapi syarat utama kepala sekolah, harus punya sertifikat calon kepala sekolah, kalau tidak ada sertifikat cakep, tidak dibenarkan lagi menjadi kepala sekolah," tegas Guntur.

Selain mengadakan Diklat Cakep, Disdik Riau melalui Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan juga melakukan penguatan terhadap kepala sekolah yang belum punya NUKS. Tahun 2019 lalu, sebanyak 117 kepala sekolah mulai dari SMA, SMK dan SLB sudah mengikuti penguatan kepala sekolah." Kalau penguatan kepala sekolah ini dibiayai dari APBN. Tahun ini, belum tahu berapa kuota penguatan kepala sekolah. Kita tunggu saja," kata Guntur. (zal)