SeRiau - Bungkamnya pemerintah terhadap aspirasi masyarakat daerah terkait permintaan pemekaran wilayah sangat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah pusat.

Anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi menyatakan, fenomena semakin banyaknya muncul kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba melawan negara dengan cara mendeklarasikan kerajaan-kerajaan baru yang memang kalau di tilik secara hukum ini merupakan perbuatan melanggar hukum.

“Kemunculan kerajaan-kerajaan ini bisa disinyalir sebagai sebuah bentuk dari kekecewaan masyarakat terhadap abainya pemerintah pusat terhadap kesejahtraan masyarakat di daerah,” demikian kata Fachrul Razi, Senin (27/1).

Menurut Wakil Ketua Komite I, banyak aspirasi masyarakat daerah yang perlu segera diakomodasi oleh pemerintah pusat dengan melahirkan daerah otonom baru (DOB).

“Pemerintah pusat perlu segera menandatangani PP Detada (penataan daerah) dan Desertada (Desain besar penataan daerah) terkait pemekaran wilayah,” tambahnya.

Lebih lanjut Fachrul menyatakan, pada 4 febuari 2020 ini forum koordinasi Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) bakal melaksanakan konsolidasi tingkat nasional di Jakarta, sehingga pemerintah harus segera merespons aspirasi yang telah mereka perjuangkan selama puluhan tahun.

"Pemerintah tidak boleh diskriminatif terhadap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, kalau ada daerah yang ingin pemekaran jangan ditanggapi secara arogan, atau tebang pilih. Harus diperlakukan secara merata dan adil. Mana boleh daerah A di anak emaskan sedangkan daerah B di abaikan begitu saja,” pungkas senator Aceh yang dikenal vokal ini. (**H)

Sumber: rmol.id