SeRiau- Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru meminta penangguhan kepada PLN atas pembayaran listrik sekolah SD dan SMP negeri yang ada di Pekanbaru untuk 3 bulan, Desember 2019, Januari dan Februari 2020. Disdik beralasan karena APBD 2020 untuk Disdik belum terealisasi.

Kepala Disdik Pekanbaru Abdul Jamal mengakui bahwa pihaknya telah bersurat kepada PLN, karena sesuai pengalaman sebelumnya, PLN memiliki SOP, satu bulan tunggakan tidak dibayar maka sambungan listrik diputus.

"Untuk 2020 kita sampaikan, jika DPA sudah bisa digunakan maka segera kita bayar," terang Abdul Jamal saat dikonfirmasi di gedung DPRD kota Pekanbaru, Senin (27/1/2020).

Dijelaskan Jamal, pihaknya menaungi sebanyak 250 sekolah dan UPT serta 2 kantor dinas yang harus dibiayai setiap bulan. Sementara dana ABPD hitungannya pertahun.

"Setahun itu Rp3 miliar yang harus kita bayarkan untuk biaya listrik. Dan tahun 2019 memang ada tunda bayar. Kita arahkan sekolah-sekolah menggunakan dana BOS," terangnya.

Jika nantinya anggaran dari daerah turun, lanjut Jamal, maka dana tersebut akan direalisasikan untuk kepentingan lain. "Kan itu bisa direvisi. Yang tidak boleh itu kwitansi bayar listrik ada dua, dana BOS iya APBD juga iya, itu yang ndak boleh," tegas Jamal.

Berkaitan adanya isu, selama ini biaya listrik sekolah ditanggulangi kepala sekolah pakai uang pribadi, Jamal membantah hal itu. "Mana ada itu," singkatnya. (***)