Massa dari Forum Komunikasi RT/RW ternyata juga mendatangi Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Rabu (22/1/2020). Mereka menyampaikan permasalahan insentif yang belum dibayarkan pemerintah kota.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal menerima kedatangan tersebut. Ia mengimbau pemerintah kota bisa menuntaskan permasalahan ini dengan baik.

"Kita tentu tidak ingin permasalahan ini terlalu berlarut," paparnya usai bertemu dengan perwakilan RT/RW di Pekanbaru.

Nofrizal menyebut bahwa para RT/RW berharap agar pemerintah kota bisa membayarkan insentif yang tertunda. Ada tiga bulan insentif bagi RT/RW yang belum dibayarkan pada tahun 2019 lalu.

Ia memandang permasalahan ini adalah 
persoalan aparatur daerah. RT/RW sebenarnya merupakan bagian dari pemerintah.

Mereka bisa menyelesaikan permasalahan ini secara internal. Pemerintah kota bisa membuka ruang dialog bagi para RT dan RW di Pekanbaru.

"Kalau seandainya sampai demo, tentu pemko harus menyikapinya secara tepat," ulasnya.

Politisi PAN ini melihat tertundanya insentif RT/RW lantaran kondisi keuangan pemerintah kota. Adanya pembayaran yang tertunda karena kondisi keuangan daerah saat itu belum mencukuipi.

Apalagi saat itu anggaran tunda bayar tahun 2018 silam cukup besar. Pembayarannya pun harus tuntas pada 2019 lalu. 

Kondisi ini berdampak pada belum terbayarkannya insentif bagi RT/RW. Proses penganggaran pemerintah kota saat ini kurang tepat. 

Nofrizal menilai anggaran belanja tidak sejalan dengan pendapat daerah.

"Pengeluaran lebih besar dari pendapatan, seharusnya diperhitungkan dengan matang," jelasnya. (***)