SeRiau- Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani, membenarkan jika Trans Metro Pekanbaru (TMP) sejak awal berdiri selalu mendapat suplai subsidi dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Hal itu diketahuinya saat PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) yang dikomandoi Dirut PT SPP Heri Susanto, dipanggil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara tertutup bersama Komisi II DPRD Pekanbaru, Selasa (21/01/19).

Hamdani mengatakan salah satu ekpos yang dimunculkan adalah tentang pemberian subsidi kepada BUMD milik Pemko Pekanbaru tersebut. Dia mengatakan, sebagai Perusahaan, tentunya harus ada keuntungan yang diperoleh.

"Trans Metro sejauh ini masih subsidi. Kalau namanya PT tujuannya untung, ada profit. Bagaimana profit ini menguntungkan," ucap Koordinator Komisi II DPRD Pekanbaru itu.

Bahkan, sebagai perusahaan yang diberi subsidi sejak tahun 2013 lalu, PT SPP yang dahulunya bernama PD Pembangunan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kalangan DPRD Kota Pekanbaru.

"Kalau PT tentu harus untung kalau ngga untung ngapain? masak subsidi terus, masak nyusu terus terus," cetusnya.

Bahkan katanya, PT SPP dalam perjalanannya selalu membawa penumpang kosong. Hal inilah yang membuat perusahaan milik BUMD Pekanbaru itu tidak memiliki prospek yang jelas.

"Saya tak terlalu ingat daya angkut (penumpang) selama satu tahun ini. Pada intinya, masih seperti yang belum diharapkan. Karena memang ini (TMP) berada pada pelayanan kepada masyarakat. Kalau diserahkan ke Dishub boleh juga, kalau dishub jelas pelayanan," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Direktur PT SPP, Heri Susanto pernah menjabarkan bahwa pengelolaan Bus Trans Metro Pekanbaru ini mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan Kementrian RI dengan jumlah karyawan 428 orang untuk 75 Unit Bus Trans Metro Pekanbaru.

Adapun modal yang disertakan atau subsidi yang diberikan Pemko Pekanbaru untuk perusahaan ini dimulai pada tahun 2013 disubsidi Rp11 miliar, 2014 Rp25 miliar, 2015 Rp30 miliar untuk 75 bus dan 2016 Rp20 miliar. 

Sementara pendapatan yang diberikan perusahaan ini ke Pemko selama dari tahun 2013-2016 sebesar Rp34 miliar.

Jika diakumulasikan subsidi yang diberikan untuk pengelolaan Bus TMP dari tahun 2013-2016 ditaksir berjumlah Rp86 miliar. Bahkan, pemasukan dan pengeluaran tidak sebanding. 

Bahkan kerugian itu timbul dari segi pelayanan. Transportasi massal yang berwarna biru itu bahkan membawa penumpang kosong.

"Banyak operasional yang tidak jelas dikeluarkan seperti minyak mobil yang dengan penumpang kosong, termasuk gaji pegawai yang seharusnya tidak ada di situ pun ikut dikeluarkan," Kata Ketua Pansus Penyertaan Modal, Ida Yulita Susanti, belum lama ini. (***)