SeRiau - Pengakuan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko bahwa dirinya kecolongan merekrut Hary Prasetyo sebagai staf di kantornya di Istana, adalah bukti betapa penganut paham korupsi sudah semakin kuat.

Mereka dapat menyusup ke titik-titik terdekat dengan pusat kekuasaan.

Menkopolhukam Mahfud MD juga mengatakan hal yang kurang lebih sama, terkait penyusupan paham radikalisme di sejumlah lembaga pemerintah, termasuk di BUMN.

Ini semua, bagi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menjadi semacam lampu kuning.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga pernah menyampaikan hal yang kurang lebih sama. Bahwa ada semacam penyusupan paham radikalisme di lembaga yang dipimpinnya.

Dengan catatan-catatan itu, Arief Poyuono mengusulkan agar rekrutmen pejabat negara setingkat direktur jenderal, deputi, direksi BUMN dan direktur di kementerian harus melalui proses screening yang dilakukan Badan Intelijen Negara  (BIN).

“Ini penting agar track record orang yang akan ditempatkan di posisi tertentu bisa diketahui dengan jelas nantinya,” demikian Arief Poyuono. (**H)

Sumber: rmol.id