SeRiau - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut hampir tak ada partai yang bersedia transparan perihal keuangan. Menurut Syarif, transparansi keuangan merupakan salah satu rekomendasi pencegahan korupsi partai politik.

"Terus terang, hampir semua partai politik tidak berkenan untuk membuat transparan keuangan partai politik," kata Syarif di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Syarif menjelaskan, terdapat tiga rekomendasi pencegahan korupsi partai politik. Rekomendasi itu disusun bersama LIPI dan partai politik yang ada.

"Kedua soal kaderisasi, karena banyak kader yang merasa tidak bisa sampai ke atas (meningkatkan karir politik) karena nggak punya modal. Oleh karena itu, kita usulkan juga agar proses kaderisasi di partai politik itu berdasarkan merit system," jelas Syarif.

"Yang ketiga soal penegakan etik di partai politik," imbuhnya.

Syarif mengatakan jika ketiga rekomendasi itu dijalankan, akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk menambah besaran bantuan keuangan untuk partai. Namun, sebut dia, tidak ada satu partai pun yang sudah menjalankan ketiga rekomendasi itu.

"Jadi kalau semuanya itu sudah baik, kita berharap bahwa pemerintah itu bisa menambah sumbangan pemerintah terhadap pengelolaan partai politik. Tapi terus terang, belum ada satu partai politik yang memenuhi ketiga syarat," jelasnya.

Sekadar informasi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang besaran bantuan keuangan untuk partai. Dalam aturan itu, setiap partai akan mendapatkan Rp 1.000 per perolehan suara di pemilu. (**H)

Sumber: detikNews