Reses di RW 05 Maharatu, Marpoyan Damai

Masyarakat Minta Azwendi Perhatikan Drainase dan Guru MTDA

  • Senin, 04 November 2019 - 13:39:47 WIB | Di Baca : 1874 Kali

 

 


SeRiau-  Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE, melaksanakan reses di RW 05 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemarin. Warga yang antusias menghadiri kegiatan reses ini menyampaikan banyak aspirasi, salah satu yang menjadi perhatian soal keberadaan MDTA di daerah tersebut.

"Kita di sini memiliki MDTA Al Hikmah, sumber dana dari SPP Rp30 ribu persiswa itu pun ada yang tidak bayar, kemudian sumbangan infak masjid, donatur, itu biaya operasional dan kebutuhan pokok terpenuhi, namun untuk berkembang tidak bisa, bangun sedikit saja terkuras dana kita," demikian disampaikan Pengurus MDTA Al Hikmah Sarmadi SPd kepada Azwendi dalam reses.

Sarmadi berharap aspirasi yang disampaikan ini bisa dikabulkan melalui kebijakan pribadi Anggota Dewan maupun kebijakan Pemko Pekanbaru yang diperjuangkan Anggota DPRD Tengku Azwendi.

"Anggota dewan dulu membantu kami sebagai donatur tetap setiap bulan, kami minta bapak donatur bulanan, seikhlas bapak, atas nama pribadi," lanjut Sarmadi.

Dia juga menyampaikan bahwa MDTA Al Hikmah merupakan satu-satunya MDTA di lingkungan tersebut, murid semakin banyak dan sudah selayaknya dilakukan pembangunan fisik penambahan ruang kelas belajar. Demikian pula perhatian terhadap para tenaga pendidik yang ada di MDTA perlu diperhatikan pemerintah.

"Konsisten Pemko terhadap pembayaran insentif guru MDTA tidak wajar, dijanjikan Rp600 ribu perbulan rupanya dibayar Rp400 ribu perbulan, dan tahun ini sudah mau berakhir baru 3 bulan dibayar, tahun lalu hanya 5 bulan yang dibayar, alasan dana kurang dana kurang, padahal kan anggaannya untuk 12 bulan, kalau tak mampu melaksanakan sebaiknya anggaran itu ditiadakan saja," tegas Sarmadi.

Sucipto, Tokoh Masyarakat yang juga merupakan Ketua RW 05 dalam kegiatan itu menyampaikan beberapa aspirasi, di antaranya mengenai pembangunan Masjid Paripurna Al Hikmah yang saat ini tengah pembangunan renovasi teras namun terbengkalai. Dia meminta agar Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri bisa memperjuangkan agar pembangunan masjid bisa dibiayai pemerintah.

"Memang status masjid kita ini paripurna, namun pemerintah hanya memperhatikan petugas masjid seperti imam, gharim, dan cleaning service, kalau fisik masjid tidak, kami swadaya dan donatur serta infak jamaah. Kalau di dalam masjid Alhamdulillah sudah mendekati bagus, hanya saja kondisi di luar bisa saksikan sendiri," kata Sucipto.

Dia meminta bantuan kepada Tengku Azwendi berupa sound sistem masjid, pengadaan CCTV dan juga bantuan plafon beserta keramik untuk renovasi teras masjid.

Selain itu, aspirasi mengenai Jalan Pahlawan Kerja khususnya di RW 05 drainase terpotong-potong tidak tuntas dan adanya kebutuhan pembangunan box culvert di Jalan Ketapang untuk mengantisipasi genangan air.

Sucipto juga menyampaikan aspirasi dari ibu-ibu posyandu, bahwa setiap tanggal 14 mengadakan kegiatan penimbangan balita dan pemberian makanan pendamping untuk bayi, selama ini pembiayaan dilakukan dengan menjalankan kotak sumbangan ala kadarnya kepada masyarakat. Setiap bulan diperlukan Rp100 ribu untuk kegiatan tersebut dan diharapkan agar Tengku Azwendi Fajri berpartisipasi dalam pembiayaan makanan pendamping bagi bayi setiap bulannya di daerah itu.

"Kami juga berharap RW 05 ini menjadi RW binaan beliau di dapil IV ini. Kita punya tanggung jawab. Bapak Tengku Azwendi duduk di DPRD Pekanbaru periode ketiga ini, tentu selanjutnya bisa ke provinsi, dari awal ini kita menawarkan, bapak berani masuk wilayah kami apa yang bisa bapak berikan kepada masyarakat di sini," kata Sucipto.

Di Kelurahan Maharatu ini, lanjut Sucipto, ada FKPM yang bertanggung jawab ketertiban sebagai badan keamanan di lingkungan Maharatu, apapun kegiatan keramaian massa mereka selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Sucipto minta agar pengadaan seragam untuk 35 anggota FKPM tersebut bisa dibantu Azwendi.

"Terakhir soal pendidikan, kita kan tahu SD dan SMP itu kebijakan kota, kalau SMA itu provinsi. Agar pak dewan membantu anak didik kita dapat masuk sekolah tidak sulit, ini sudah banyak korban-korban zonasi. Saya sendiri menalami," tukasnya.

Menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat RW 05 yang terdiri dari RT 01, 02, dan 03, Tengku Azwendi Fajri mengaku terharu karena ini reses perdana di periode 2019-2024 di daerah kelurahan Maharatu, namun dia mendapat sambutan yang luar biasa, karena semua perangkat RT dan RW hadir dalam pertemuan itu dan masyarakat juga ramai.

"Tak pernah reses Ketua RT dan RW komplit, ini kompak. Mungkin ini budaya di sini menerima tamu. Soalnya saya perdana reses periode ini. Saya pilih ini karena saya tinggal di Bukit Raya, di sana 90 persen pembangunan sudah terealisasi," kata Azwendi.

Semua aspirasi masyarakat dalam reses telah dicatat Azwendi baik di buku catatan pribadinya maupun oleh staf DPRD yang ikut turun mendampingi kegiatan reses Tengku Azwendi Fajri.

"Sudah saya catat satu-satu. Sebelum musrenbang kelurahan kecamatan kota, di situ masuk rencana program kerja Pemko mekanisme yang kita lalui, melalui anggota dewan itu aksesnya cepat katanya, sistem di Pemko sekarang e-budgeting tak bisa penunmpang gelap. Program prioritas Pemko saya bantu perjuangkan," kata Azwendi.

Terkait Masjid Al Hikmah, secara pribadi Azwendi memberi bantuan dalam kesempatan itu, berkaitan penambahan ruang kelas baru MDTA, Azwendi minta pengurus ajukan karena ada nomenklatur. "Nanti kita usulkan, sampaikan hari ini, komunikasi, ingatkan saya nanti saya perjuangkan," kata Azwendi.

Mengenai insentif guru MDTA, Azwendi jelaskan bahwa kondisi ini bukan terjadi di MDTA saja melainkan seluruh guru TK, PAUD, PDTA, RT, RW, honor-honornya termasuk masjid paripurna, itu semuanya terkendala.

"Saya waktu itu Ketua Komisi II berkaitan keuangn, bukan hanya di kita saja, ekonomi memang sedang sulit, Dana Bagi Hasil menurun, tiga tahun lalu APBD kita Rp3,6 triliun, sekarang Rp2,6 triliun, sementara biaya kita tetap, pendapatan jauh turun," terang Azwendi.

"Solusinya, kita akan coba manfaatkan program CSR perusahaan yang ada di Pekanbaru, kita sudah ada Perda CSR, itu nanti kita coba komunikasi," lanjut Azwendi.

Terkait zonasi sekolah, diterangkannya bahwa itu merupakan keputusan menteri. Ada sisi positif yakni terjadi pemerataan, tak ada lagi sekolah elit, pemerataan pendidikan, tak ada lagi sekolah favorit. Namun negatifnya kesalahan di daerah satu RW belum tentu ada sekolah.

"Jika bapak dan ibu ada yang kesulitan masuk sekolah, SD dan SMP datang ke saya nanti saya bantu tanpa dipungut biaya. Kalau SMA SMK saya minta tolong lagi ke teman saya di provinsi, saya janji akan perjuangkan," kata Azwendi.

"Soal donatur tetap nanti saya catat dulu, se-Pekanbaru minta saya donatur tetap, posyandu juga tadi, saya tampung dulu, berapa kemampuan kami nanti kita bagi-bagi," jawabnya.

Terakhir soal jalan, parit, box culvert, Azwendi minta RW sampaikan lampiran hasil Musrenbang. "Stabilo perjelas lagi sampaikan ke kami, jangan sampai nanti tiba-tiba masuk dia, kalau ada di Musrenbang kita perjuangkan, kita kerjasama dengan baik, bantu saya ayo kita sama-sama pelan-pelan selama 5 tahun ini kita bangun," pungkasnya.

Acara diakhiri dengan pemberian bantuan secara simbolis dan juga foto bersama masyarakat. (***)





Berita Terkait

Tulis Komentar