SeRiau- Kondisi miris masih gentayangannya gepeng balita, yang digendong orang dewasa belakangan ini, membuat prihatin masyarakat. Terutama masyarakat yang sering melintasi simpang empat SKA (Jalan Tuanku Tambusai-Soekarno Hatta), serta simpang Arifin Ahmad- Soekarno Hatta, di malam hari. Termasuk halnya di bawah jembatan layang Pasar Arengka.

Persoalan ini diharapkan bisa dapat diselesaikan oleh Pemko Pekanbaru, serta pihak terkait lainnya. "Ini kan termasuk penyakit masyarakat (Pekat). Makanya, pemerintah harus membuat konsep dan action yang serius untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan ini. Terutama masalah gelandang pengemis dan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)," tegas Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM, Rabu (2/10).

Pihak DPRD Pekanbaru sendiri, sejak awal sudah menyuarakan masalah PMKS ini. Namun sayangnya, out put yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi rilnya. Bahkan belakangan ada anak bayi yang sengaja dibawa/digendong untuk mengemis di simpang lampu merah.

"Buat lah kegiatan terpadu, sehingga jelas outputnya. Apalagi masalah gepeng balita ini. Secara pribadi dan kelembagaan, kita sudah sampaikan ke dinas terkait. Tapi bisa kita lihat sekarang hasilnya," tambah politisi senior PAN ini.

Kota Pekanbaru sendiri sebenarnya sudah memiliki Tim Terpadu untuk mengatasi persoalan ini. Ditambah lagi sudah adanya program yang disusun oleh OPD terkait. Namun sayangnya, action di lapangan terlihat minim.

Makanya, Tim Terpadu yang sudah dibentuk, harus ada program kerja yang jelas. Bahkan bisa melibatkan beberapa dinas terkait (Dinsos, Satpol PP, Dinas Perempuan dan Anak), Camat dan Lurah. 

"Sepengetahuan saya, di tingkat kelurahan ada dana untuk itu. Dulu ada namanya pekerja sosial yang didanai APBN di kelurahan. Ini kan bisa dimanfaatkan untuk menangani masalah gepeng. Kenapa harus melibatkan Kelurahan, karena mereka punya wilayah. Jadi pendataannya bisa ril. Sekarang di Pekanbaru ada 83 kelurahan," terang Nofrizal lagi.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pihaknya juga sangat menyayangkan lambatnya action dari pemerintah, terhadap persoalan gepeng ini. Harusnya, masalah ini bisa diselesaikan, jika ada aturan main yang benar-benar dijalankan.

"Kalau mereka (gepeng) tak bisa diselesaikan, kan ada Capil, Satpol PP dan lainnya. Nggak masuk akal jika Satpol PP bisa menangkap warga yang tak punya KTP,, tapi gelandangan tidak. Makanya kita tegaskan lagi, buat lah kegiatan terpadu, sehingga jelas outputnya permasalahan sosial ini," tegas Nofrizal lagi.

Bagaimana dengan anggaran penanganan masalah gepeng ini? Nofrizal menyampaikan, bahwa sejauh ini pembahasan anggaran untuk penanganan gepeng hanya di OPD terkait berdasarkan renja mereka. Tapi kan selama ini kita menggiring OPD tersebut untuk membuat kerja terpadu.

"Anggarannya pasti ada. Nilainya juga banyak," aku Nofrizal. Untuk persoalan ini, lanjut Nofrizal, perlu adanya sharring budget antara Pemko Pekanbaru dengan Pemprov Riau. Bahkan bisa dibuat dalam program Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan). 

Kenapa demikian, karena Kota Pekanbaru ini merupakan ibukota provinsi, yang penanganannya juga harus bersama-sama.

"Harapan saya, untuk situasi sekarang, Pemko turun dan cek langsung ke lapangan. Persoalan ini sama pentingnya ketika lampu mati, petugas PLN turun," katanya.**