SeRiau -- Situasi internal Partai Golkar kembali memanas jelang penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas). Dua tokoh yang sama-sama telah mendeklarasikan diri maju menjadi calon ketua umum Golkar periode 2019-2024, Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo, mulai melakukan sejumlah manuver politik.

Sejumlah langkah mereka tempuh dalam rangka mencari dukungan kader. Mulai dari kader di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta di organisasi sayap yang merupakan pemegang hak suara dalam pemilihan ketua umum.

Situasi memanas seperti ini bukan pertama kali terjadi di Partai Golkar. Sebelumnya, polemik perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar terjadi kala Aburizal Bakrie dan Agung Laksono bertarung di Munas 2009 serta Setya Novanto dan Ade Komarudin bersaing pada Munas 2016.

Airlangga bermanuver dengan membawa 34 DPD Golkar tingkat provinsi sowan ke Presiden Joko Widodo pada Juli lalu. Menteri Perindustrian itu pun mengklaim telah mengantongi 92 persen suara pada pemilihan ketua umum Golkar mendatang.

Airlangga sejauh ini telah mendapatkan dukungan dari sejumlah organisasi sayap Partai Golkar antara lain Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang diketuai oleh Roem Kono dan Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 yang diketuai oleh Agung Laksono.

Dia juga telah mendapatkan dukungan dari anggota DPD Golkar Jawa Barat. Dukungan itu disampaikan dengan mengucapkan sumpah di bawah kitab suci Alquran yang diambil oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Penyampaian dukungan dengan mengucapkan sumpah di bawah Alquran itu membuat Bamsoet --sapaan akrab Bambang Soesatyo-- meradang. 

Dia menilai Airlangga dan pendukungnya menjadikan agama sebagai perkakas politik. Menurutnya, agama adalah simbol kejujuran yang harus tercermin dalam setiap jabatan yang diemban oleh setiap pemeluk agama, termasuk yang sedang menjabat sebagai ketua umum partai politik.

"Pada titik ini, jelas terlihat bahwa Airlangga, para loyalis, dan pengikutnya hanya menjadikan agama sebagai perkakas politik," kata Bamsoet, Senin (2/9).

Loyalis Bamsoet, Darul Siska juga ikut angkat bicara. Ia menilai dukungan semacam itu berlebihan. Darul merasa kubu Airlangga sudah kehabisan akal untuk meraup dukungan para anggota DPD sehingga merasa perlu mengambil sumpah di bawah Alquran.

Menyikapi hal itu, loyalis Airlangga yang juga Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Azis Syamsudin menganggap wajar deklarasi dukungan dengan mengucapkan sumpah di bawah Alquran. Dia berkata, dukungan menggunakan Alquran itu adalah masalah kepercayaan masing-masing orang.

"Boleh saja kalau itu namanya dukungan. Kalau wartawan mau di atas kertas, apa pun boleh. Namanya dukungan boleh-boleh saja, namanya ijtimak dalam bahasa agama. Tidak ada masalah," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Azis pun meminta hal tersebut tidak diperdebatkan lebih lanjut.

Bamsoet sendiri mengklaim telah mendapatkan banyak dukungan dari pengurus Golkar di daerah, mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Loyalis Bamsoet, Yorrys Raweyai, mengklaim Bamsoet mendapatkan dukungan dari 400 kader Golkar pada Juli lalu. 

Dari sisi organisasi sayap, Bamsoet sejauh ini sudah mengantongi dukungan dari Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang diketuai oleh Bobby Suhardiman.

Berebut Kantor Golkar

Pertarungan antara Airlangga dan Bamsoet tidak hanya terkait perebutan dukungan pemilik suara. Pertarungan mereka juga terjadi dalam konteks penggunaan Kantor DPP Partai Golkar yang berlokasi di Slipi, Jakarta Barat.

Pertarungan bermula saat anggota Bidang Pemuda DPP Partai Golkar Nofel Saleh Hilabi mengirim surat ke Airlangga untuk mendesak penyelenggaraan Rapat Pleno DPP Partai Golkar.

Ia mengklaim surat yang dikirim ke Airlangga sudah diteken 189 orang pengurus seperti Ketua Bidang Kebudayaan Daerah Ulla Nuchrawaty, Ketua Departemen Wirausaha Koperasi UKM Dhifla Wiyani, dan Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Marlinda Irwanti.

Menurutnya, hal tersebut melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar yang mewajibkan rapat pleno diselenggarakan secara berkala.

"Sebagaimana diketahui sejak 2019 hingga saat ini belum pernah melaksanakan rapat pleno," kata Nofel dalam keterangan tertulis, Senin (5/8).

Namun, Airlangga tak merespons surat tersebut. Nofel yang merupakan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pun membawa sejumlah kader AMPG berdemo di Kantor DPP Golkar untuk meminta Airlangga segera menyelenggarakan Rapat Pleno. 

"Kami semua pengurus DPP Partai Golkar meminta ketua umum menyelenggarakan pleno sekarang juga," demikian tulisan yang tertulis dalam sejumlah poster yang dibawa oleh massa, Kamis (22/8).

Bamsoet pun pernah mengungkapkan kekecewaannya atas praktik perjudian yang terjadi di Kantor DPP Partai Golkar. Ia meminta Airlangga jujur dan menutupi hal yang sesungguhnya terjadi di Kantor DPP Partai Golkar karena rakyat tidak bodoh dan tahu apa yang terjadi secara persis.

"Lebih baik kita sebagai petinggi Partai Golkar berterus terang saja. Tidak perlu ditutup-tutupi karena rakyat kita tidak bodoh lagi, kader Partai Golkar tidak bodoh lagi dan tahu persis apa yang terjadi di dalam," kata Bamsoet pada Rabu (28/8).

Tak berhenti sampai di situ, kubu Bamsoet kembali ditolak masuk ke Kantor DPP Partai Golkar saat hendak menyelenggarakan Rapat Pleno pada Rabu (4/9). Akhirnya, kubu Bamsoet memindahkan lokasi Rapat Pleno yang hendak mereka laksanakan ke Hotel Sultan, Jakarta.

Loyalis Bamsoet, Nusron Wahid, berkata penolakan ini merupakan sebuah hal yang tragis. Padahal, dia mengklaim, kedatangan pihaknya hanya untuk meminta konfirmasi Airlangga dan Sekjen Partai Golkr Lodewijk Freidrich Paulus terkait Rapat Pleno yang belum juga digelar oleh pengurus pusat.

"Ini ada sesuatu yang sangat tragis karena bagaimana seorang pengurus, bendahara partai yang selama kami bayar listrik maintenance dan bayar mereka semua, tapi enggak bisa masuk ke DPP sendiri," ujar dia di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (4/9).

DPP Partai Golkar sendiri akan menggelar Rapat Koordinator Bidang (Korbid) di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat pada 6 hingga 10 September 2019.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam Rapat Korbid adalah mengevaluasi target Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan perolehan kursi Partai Golkar dari tingkat pusat hingga daerah bersama Korbid Kepartaian dan Korbid Pemenangan Pemilu.

"Korbid Pemenangan Pemilu akan melakukan evaluasi terkait dengan target Pilpres dan perolehan kursi DPR RI, DPRD tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Akan dibahas juga kendala yang dihadapi Partai Golkar dalam perhelatan Pemilu 2019 yang lalu," kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/9).

 

 

 

 

Sumber CNN Indonesia