SeRiau - Manfaat subsidi yang digagas era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya belum dinikmati secara optimal oleh para petani di Indonesia. Hal ini tercermin dari tingkat pemakaian Kartu Tani yang masih sangat minim sampai Agustus 2019. 

Hal ini terungkap dari pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Jumat (23/8). Berdasarkan data kementerian, jumlah petani yang sudah benar-benar memakai Kartu Tani baru sebesar 520 ribu. 

Padahal, jumlah Kartu Tani yang sudah didistribusikan ke kalangan petani sudah mencapai empat sampai lima juta. Sementara target distribusi sampai akhir tahun mencapai 10 juta keping kartu. 

Menurut Amran, tingkat pemakaian yang masih minim terjadi karena beberapa faktor. Pertama, petani berlokasi di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, misalnya dataran tinggi. 

Walhasil, untuk mendapatkan Kartu Tani, petani harus 'turun gunung' ke kota. Ini, sambungnya, tentu membuat petani bakal pikir-pikir untuk bisa memiliki kartu tersebut. 

"Jangan bayangkan petani ini di Karawang, Subang, di Jawa saja, banyak yang di puncak gunung, seperti di Jember, kemudian di Kalimantan, itu lebih-lebih dari kaki gunung. Jauh dari kota, lalu kawasan timur Sumatera misalnya," ungkap Amran usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. 

Kedua, akses sinyal dan kelancaran sistem turut menjadi kendala. Maklum saja, dengan lokasi yang sulit terjangkau, ini membuat petani yang sudah mendapatkan kartu pun sulit melakukan transaksi.

"Kebiasaan petani tentu tidak mudah berubah, beda dengan (penerima) bantuan tunai yang sudah melek teknologi. Lalu penggunaannya tidak ada sinyal, tidak ada EDC, jauh dari kota seperti itu," katanya. 

Untuk itu, Amran mengatakan pemerintah akan segera mencari solusi agar pemanfaatan kartu yang masih minim bisa meningkat. Begitu pula dengan distribusi kartu ke petani-petani di seluruh Tanah Air. 

Menurutnya, pemerintah setidaknya menargetkan dulu pengoptimalan penggunaan dan distribusi kartu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hal ini lantaran populasi petani di tiga provinsi itu setara dengan 70 persen dari target distribusi. 

Di sisi lain, sambungnya, pemerintah akan membentuk tim guna mencari solusi jangka panjang dari masalah ini. Tim tersebut, katanya, berisi perwakilan dari masing-masing kementerian/lembaga dan ditargetkan mulai pekan depan. 

"Pokoknya yang terpenting adalah distribusi pupuk tepat sasaran dan waktunya efisien, ditambah lagi bisa untuk pinjam KUR dan lainnya," pungkasnya. (**H)

Sumber: CNN Indonesia