Sri Mulyani: APBN 2020 Tampung Visi Misi dan Janji Kampanye Presiden

  • Senin, 15 Juli 2019 - 23:22:35 WIB | Di Baca : 56 Kali

SeRiau - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pagu anggaran 2020, yang saat ini disusun pemerintah, masih dalam bentuk draft (rancangan) yang sangat awal. Secara khusus dan final, hal ini akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalan nota keuangan pada 16 Agustus 2019.

Namun Menkeu mengaku dia berani menyampaikan rambu-rambu besar dalam rancangan APBN 2020. Dia menegaskan, pihaknya akan mendukung program-program pembangunan dalam rangka tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. APBN ini juga didesain untuk menuntaskan janji kampanye Presiden terpilih Joko Widodo. 

"Untuk menampung visi misi Presiden terpilih, juga prioritas dan juga janji kampanye. APBN 2020 didesain dalam rangka untuk mendukung program-program tersebut," kata Sri Mulyani di kantor Presiden, Jakarta, Senin 15 Juli 2019.

Loading...

Untuk asumsi makro, Sri mengatakan, pihaknya masih berpedoman pada pembahasan awal dengan DPR beberapa waktu lalu. Salah satu poin yang akan disampaikan dalam nota keuangan nanti adalah pertumbuhan pajak dipatok cukup tinggi namun realistis sesuai pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir. 

Selain itu pemerintah kini juga tengah merampungkan Undang Undang Perpajakan yang akan berpengaruh besar pada tarif dan penerimaan negara yang dirasakan pada 2020 atau awal 2021.

"Untuk 2020 nanti juga akan ada penyesuaian tarif cukai, maupun untuk tambahan barang kena cukai baru seperti plastik yang bisa meningkatkan dari sisi penerimaan tapi bisa diandalkan mengendalikan konsumsi," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

Pada 2020 nanti, Sri melanjutkan, pihaknya pun akan mengakomodir beberapa belanja pemerintah untuk mendukung janji Presiden. Mulai dari janji tiga kartu sakti Jokowi hingga destinasi pariwisata prioritas yang akan mendapatkan prioritas dari keseluruhan belanja pemerintah.

Belanja infrastruktur lanjut dia akan berkaitan dengan anggaran dan belanja masing-masing Kementerian baik Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata hingga Badan Ekonomi Kreatif. "Juga menteri yang menyangkut dana desa yang terkait memperbaiki kapasitas dari infrastruktur dasar," katanya.

Tak hanya itu, Sri menekankan, perluasan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) fase kedua juga akan dimasukkan dalam RAPBN 2020. Atau meneruskan pembangunan MRT yang dilakukan yang sebelumnya dari Lebak Bulus-Bundaran HI.

"Fase kedua yaitu Bundaran HI-Kampung Bandan, ini semuanya akan masuk dalam RAPBN 2020 karena menyangkut subsidiary loan agreement nanti ke pemerintah DKI Jakarta," ungkapnya. (**H)


Sumber: VIVA




Loading...

Berita Terkait

Tulis Komentar