SeRiau - Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha secara resmimengundurkan diri dari jabatan kepala pemerintahan militer, pada Senin (15/7/2019).

Perdana menteri mengatakan, Thailand kini akan berfungsi sebagai negara demokrasi setelah lima tahun berada di bawah pemerintahan militer.

Kendati demikian, Prayuth tetap akan sebagai perdana menteri dengan dukungan partai-partai pro-militer di parlemen dan majelis tinggi yang ditunjuk militer di bawah konstitusi yang dikatakan para kritikus menghambat demokrasi dan mengabadikan peran politik bagi militer.

Prayuth, dalam pidato kenegaraan yang disiarkan televisi, mengatakan aturan militer telah membawa kesuksesan di banyak bidang, mulai dari memperbaiki masalah penangkapan ikan ilegal dan perdagangan manusia, hingga menyelamatkan 12 anak laki-laki dan pelatih sepak bola mereka yang terjebak di sebuah gua tahun lalu.

Mantan panglima militer yang merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2014, itu mengatakan intervensi diperlukan untuk memulihkan ketertiban setelah enam bulan aksi protes di jalanan dan bentrokan dengan kekerasan, tetapi keadaan berangsur normal setelah pemilihan 24 Maret.

"Thailand sekarang sepenuhnya merupakan negara demokratis dengan monarki konstitusional, dengan anggota parlemen yang dipilih," kata Prayuth, dikutip Reuters.

"Seluruh permasalahan kini akan ditangani secara normal berdasarkan sistem demokrasi tanpa menggunakan kekuatan khusus," katanya, merujuk pada kekuasaan besar yang dimiliki pemerintah militer.

Pekan lalu, Prayuth menggunakan kekuasaan militernya itu untuk terakhir kalinya dengan mengakhiri berbagai pembatasan pada media.

Dia juga memindahkan kasus-kasus hukum sipil dari pengadilan militer ke sipil, meski tetap dia mempertahankan kekuasaan yang mengizinkan pasukan keamanan melakukan pencarian dan membuat penangkapan.

Raja Maha Vajiralongkorn pekan lalu mendukung kabinet sipil baru pimpinan Prayuth, yang diambil dari pemerintah koalisi 19 partai yang memegang mayoritas tipis di parlemen.

Pemerintah baru Thailand akan secara resmi mengambil alih kekuasaan setelah upacara sumpah yang akan dilaksanakan pada Selasa (16/7/2019) dan kemudian mempresentasikan kebijakannya di hadapan parlemen pada pekan depan. (**H)

Sumber: KOMPAS.com