SeRiau - Sentilan Presiden Joko Widodo kepada sejumlah kementerian yang kerjanya tak optimal adalah sinyal potensi reshuffle pada pembentukan kabinet baru.

Hal itu dikatakan oleh pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara dalam menanggapi teguran Jokowi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignatius Jonan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno dalam sidang kabinet di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

Igor berpandangan, adanya defisit neraca perdagangan yang cukup lebar serta kebijakan impor komoditas yang jor-joran menjadi alasan yang cukup bagi Jokowi untuk merombak kabinet di pemerintahan baru bersama dengan KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden.

"Potensi perombakan Kementrian Perdagangan sangat kuat. Begitu juga reshuffle untuk Menko Perekonomian, Menteri LKH, ESDM, Pertanian, BUMN, Menteri Perhubungan, dan Kepala BKPM," kata Igor kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (14/7).

Selain kinerja buruk, adanya indikasi dugaan kasus hukum yang kerap menyebut beberapa nama menteri juga diyakini akan menjadi pertimbangan presiden untuk tak memakai jasa menteri yang bersangkutan.

"Menteri Agama dan Menpora otomatis diganti karena indikasi dugaan kasus korupsi oleh KPK. Kemungkinan hanya Sri Mulyani yang tetap bisa bertahan di kabinet baru selanjutnya, mungkin di pos kementrian yang berbeda," tandasnya. (**H)

Sumber: rmol.id