Para Dubes 22 Negara Kecam Perlakuan ke Uighur, China: Itu Fitnah

  • Kamis, 11 Juli 2019 - 18:49:00 WIB | Di Baca : 939 Kali

SeRiau - Sebanyak 22 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) kompak mengecam perlakuan otoritas China terhadap warga minoritas muslim Uighur dan kelompok minoritas lainnya di wilayah Xinjiang. Kecaman itu dituangkan dalam surat yang dikirimkan kepada para pejabat tinggi Dewan HAM PBB.

Pemerintah China menyebut surat tersebut sebagai "fitnah". Surat yang dirilis ke media pada Rabu (10/7) waktu setempat itu, ditandatangani oleh para Duta Besar (Dubes) untuk PBB dari 22 negara, termasuk Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jerman. Surat itu dikirimkan kepada Presiden Dewan HAM PBB, Coly Seck dan Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet.

"Itu (surat) adalah serangan, fitnah dan tuduhan yang tak beralasan terhadap China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang kepada para wartawan di Beijing seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (11/7/2019).

"Ini adalah politisasi publik atas isu-isu hak asasi manusia dan secara ceroboh mencampuri urusan dalam negeri China," imbuhnya.

China dilaporkan menahan 1 juta orang yang kebanyakan etnis Uighur di kamp-kamp pengasingan di Xinjiang. Kelompok-kelompok HAM dan mantan tahanan di Xinjiang menyebut kamp itu sebagai 'kamp konsentrasi' di mana kebanyakan warga Uighur dan warga minoritas lainnya dipaksa berasimilasi atau menyesuaikan diri dengan etnis mayoritas Han di China.

Surat yang dikirimkan para Dubes PBB dari berbagai negara itu menyatakan kekhawatiran terhadap tindakan otoritas China terhadap warga minoritas di Xinjiang.

"Kekhawatiran tentang laporan-laporan kredibel soal penahanan sewenang-wenang... juga meluasnya pengawasan dan pembatasan, khususnya yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang," demikian kutipan surat tersebut.

Dalam suratnya, puluhan Dubes PBB dari berbagai negara tersebut menyerukan otoritas China untuk menghentikan penahanan sewenang-wenang. China juga didorong untuk mengizinkan 'kebebasan pergerakan bagi warga Uighur dan warga muslim lainnya dan kelompok minoritas di Xinjiang'.

Sebelumnya, pemerintah China menyatakan bahwa kamp-kamp di Xinjiang sebagai 'pusat pendidikan kejuruan' yang diikuti secara sukarela, dengan kebanyakan warga Uighur mendapatkan pelatihan kerja. Otoritas China menegaskan bahwa pusat pendidikan itu diperlukan untuk menjauhkan warga setempat dari ekstremisme keagamaan, terorisme dan separatisme. (**H)


Sumber: detikNews





Berita Terkait

Tulis Komentar